KPK tengah berupaya memberikan masukan kepada Presiden Jokowi terkait undang-undang (UU) baru hasil revisi mengenai lembaga antirasuah itu.
Menkumham Yasonna H Laoly meminta pihak-pihak yang mengkritisi revisi UU KPK tak berprasangka buruk kepada Presiden Jokowi.
Dalam UU KPK hasil revisi diatur presiden wajib mengonsultasikan nama calon anggota Dewan Pengawas KPK terlebih dahulu dengan…
Untuk periode berikutnya, Dewan Pengawas KPK juga merupakan kewenangan penuh presiden, tetapi akan ada pansel.
Secara umum, semua fraksi setuju dengan revisi UU KPK, kecuali Fraksi Gerindra, PKS dan Demokrat yang memberikan catatan…
Dewan Pengawas KPK akan diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Jokowi melalui mekanisme sesuai undang-undang.
Mereka memberikan apresiasi kepada DPR RI dan pemerintah karena telah mengesahkan revisi Undang-undang KPK.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengaku tak keberatan dengan undang-undang baru hasil revisi tentang lembaga yang kini menaunginya.
Undang-undang Baru tentang KPK mengatur pembentukan Dewan Pengawas. Nantinya, Dewan Pengawas yang akan memberikan izin kepada KPK untuk…
Koordinator ICW Lalola Easter menyatakan kecewa dengan langkah DPR dan Pemerintah mengesahkan Revisi UU KPK.
Sejumlah syarat untuk menjadi dewan pengawas diatur pada Pasal 37D revisi UU KPK, antara lain berstatus WNI, tidak…
Fraksi Partai Demokrat (FPD) menyampaikan catatan atas Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002…
Partai Gerindra menolak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) dipilih oleh presiden.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi punya hak dan kewenangan penuh menunjuk anggota Dewan Pengawas perama di Komisi Pemberantasan…
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan konsep Dewan Pengawas KPK yang disetujui oleh Baleg DPR dengan pemerintah.
Dewan Pengawas KPK atau Dewas KPK beranggotakan lima orang yang semuanya dipilih oleh pemerintah atau Presiden dengan periode…
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tengah mencermati ide tentang pembentukan dewan pengawas bagi lembaga yang menaunginya.
Survei Litban Kompas memperlihatkan 44,9 persen respondenmendukung revisi UU KPK< sedangkan 39,9 persen lainnya menolak.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan mekanisme pemilihan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tinggal dikompromikan
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sudah membaca poin dalam Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau…
Wacana pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menuai…
JPNN.com 
