JPNN.com 
Hukum Selasa, 28 Maret 2017 – 00:49 WIB
DPD: Pemda Harus Dukung Gerakan Probono Peradi
Bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin (probono) di daerahnya masing-masing yang dilakukan oleh Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat…
Bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin (probono) di daerahnya masing-masing yang dilakukan oleh Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat…
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendapatkan penghargaan pemenang utama Public Relation Indonesia Award 2017 (PRIA 2017) kategori media
Senator DI Yogyakarta mengajukan penolakan terhadap pemberlakukan surut (retroaktif) atas perubahan masa jabatan pimpinan DPD RI. Asas retroaktif
Anggota DPD RI Perwakilan Papua Barat Mervin Sadipun Komber mendesak pemerintah agar lebih memperhatikan bidang transportasi di Papua…
Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan di masa reses, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad didampingi Ketua Komite…
Pendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno terus mempermasalahkan kehadiran Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah…
Pada masa sidang III Tahun 2016-2017, Komite III DPD RI memiliki dua Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai program prioritas.…
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghibahkan sebuah lahan seluas 1.233 meter di Jalan Suci Bandung kepada DPD RI. Lahan…
RUU Etika Penyelenggara Negara (EPN) dipandang penting untuk mengatur perilaku aparatur penyelenggara negara. Hal ini tertuang dalam Rapat…
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 413 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan…
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Adrianus Garu, Jumat (3/2) mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah menandatangani sebelas Nota…
Komite IV DPD RI kembali menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK…
Komite III DPD RI menilai masalah konflik sosial dan kuota haji yang belakangan marak diperbincangkan telah meresahkan masyarakat.…
Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad, kembali melakukan Pertemuan Konsultatif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan
Provinsi yang memiliki banyak pulau atau provinsi kepulauan memerlukan aturan khusus terutama terkait aspek kewenangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik hukuman tambahan yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berupa pencabutan terhadap
Senator atau anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Mervin Sadipun Komber mengapresiasi pelaksanaan Pilkada yang berjalan aman…
Komite II DPD RI melakukan pengawasan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral. Pengawasan tersebut merupakan…
Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan dorong pemerintah melalui APBN 2017 gelontorkan dana untuk penyelesaian pembangunan…
Kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah dalam UU Nomor 4 tahun 2009 perlu dipertahankan. Kebijakan tersebut dalam rangka mengurangi…
