Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak setuju dengan ide Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tentang khilafah islamiah. Pasalnya, para pendiri bangsa…
Mabes Polri belum mau menyegel kantor pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan terus melanjutkan aktivitasnya meski pemerintah sudah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) pengusung
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah resmi dibubarkan pemerintah tidak menggelar aksi demonstrasi,…
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat tak mempedulikan keputusan pemerintah pusat mencabut status badan hukum organisasi tersebut. Mereka…
Pemerintah telah resmi mencabut status badan hukum organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu (19/7). Namun, keputusan ini…
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencabut badan hukum…
Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ali Taher Parasong yang membidangi sosial dan keagamaan mempertanyakan ukuran tentang…
Pemerintah telah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran itu menyusul langkah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencabut
Pemerintah siap menghadapi langkah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berencana membawa kasus pembubaran organisasi mereka oleh Kementerian Hukum
Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mendukung langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo mengimbau seluruh anggota Hizbut Tahrir
Soedarmo: Mereka Selalu Mengelak
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengeluarkan radiogram yang ditujukan ke seluruh jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan sudah seharusnya memang pemerintah mengeksekusi Perppu Nomor 2 tahun 2017…
Pemerintah diminta tidak hanya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pascaterbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai pandangan Menko Polhukam Wiranto terkait kewenangan pemerintah dalam mencabut izin…
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memastikan pemerintah tak akan surut langkah dengan keputusan Kementerian
Keputusan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggunakan Perppu Ormas menuai polemik. Banyak yang mendukung, ada pula yang…
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait langkah pemerintah lewat Kementerian Hukum dan…
Politikus Partai Golkar Nusron Wahid mengapresiasi keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencabut status badan hukum…
JPNN.com 
