Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor
Pemerintah akan mengumumkan terbitnya perppu yang mengatur sejumlah hal terkait ormas, termasuk pembubarannya .
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perubahan
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani…
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menyatakan bahwa pemerintah tak surut langkah untuk mewujudkan rencana pembubaran
Pemerintah didesak segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) terkait organisasi terlarang seperti Hizbut Tahrir
Banteng Muda Indonesia (BMI) meminta Presiden Joko Widodo segera membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Wakil Sekretaris Jenderal…
Guru Besar Pagar Nusa Sapu Jagad, salah satu sayap Nahdlatul Ulama (NU) Gus Yusuf Cokro Santri mendesak pemerintah…
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengkritik sikap pemerintah yang lamban menindaklanjuti pembubaran…
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Peraturan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi melarang Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aktivitas.
Polda Sumut masih terus mengusut kasus dugaan penyebaran berita bohong (hoaks) dengan tersangka Surya Hardiyanto.
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum pernah mengambil langkah…
Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Bangsa (FSB) Djunaidi Sahal mendesak pemerintah segera membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menghadiri Aksi Bela Ulama (ABU) di pelataran Masjid Istiqlal, Jumat (9/6). Salah…
Pemerintah telah mengajukan anggaran pembubaran ormas ke Badan Anggaran (Banggar) DPR yang nilainya mencapai Rp 5 miliar.
Wakil Bupati Paser Mardikansyah meminta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak melaksanakan kegiatan di wilayahnya.
Pemilik Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Saiful Mujani mengatakan, para pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai…
Organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ternyata kalah terkenal dibanding Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Hal…
JPNN.com 
