Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Muradi, menilai langkah pemerintah yang ingin membubarkan organisasi
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pemerintah tengah berupaya menertibkan organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar
Gubernur Papua, Lukas Enembe menolak berkembangnya Hizbut Tahrir Indonesia di Bumi Cenderawasih. Orang nomor satu di Provinsi Papua…
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menggodok gugatan untuk membubarkan organisasi
Pemerintah menginginkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan. Untuk itu, dalam waktu dekat pemerintah
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto secara resmi telah mengumumkan keputusan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf
Pemerintah akhirnya mengambil keputusan fenomenal dalam menyikapi keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai tidak sejalan dengan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mewakili pemerintah menyampaikan terhadap kajian keberadaan organisasi masyarakat
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah terlalu reaktif soal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab, mestinya pemerintah tak…
Pemerintah akhirnya bertindak tegas kepada organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Langkah itu didasari pengamatan pemerintah atas
Tokoh Nahdatul Ulama (NU) KH Salahuddin Wahid mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang
Sejumlah pihak mendesak pemerintah agar membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pasalnya, organisasi yang mengusung khilafah itu dikhawatirkan
Polda Metro Jaya mengendus adanya acara pertemuan yang digelar Hitbuz Tahrir Indonesia (HTI). Acara tersebut rencananya dihelat di…
Sebanyak 22 organisasi kepemudaan di Ternate menyatakan menolak kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Malut. Deklarasi pernyataan sikap…
Rencana penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P. 17 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan…
.jpg)
JPNN.com 
