Fernando Sinaga mendorong DPD segera berdialog dengan para gubernur yang tergabung di APPSI terkait dukungan penguatan DPD.
Hasan Basri setuju dengan wacana amendemen UUD 1945, hanya saja ada syaratnya yang harus dipenuhi.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan terus berusaha untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang selama ini terus…
MPR RI mengupayakan amendemen terbatas UUD NRI 1945 paling lambat dilakukan akhir 2022 atau awal 2023.
Wakil Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid memberi penjelasan tentang Undang-Undang Dasar hasil amendemen dalam empat tahap…
Untuk melakukan amendemen UUD perlu pendalaman yang komprehensif dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat Indonesia
Perlu adanya rekonstruksi sistem perencanaan pembangunan model GBHN yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, dan menempatkan sistem…
Haluan negara juga sebagai instrumen dalam mewujudkan cita-cita yang diperjuangkan para pendiri bangsa dan dirumuskan dalam alinea kedua Pembukaan…
Bamsoet terus mendorong hadirnya pokok-pokok haluan negara demi keselarasan pembangunan. Sebab, kondisi yang ada sekarang ini, pergantian pemimpin…
Pandangan para profesional ini sangat dibutuhkan di tengah berbagai pendapat dan kontroversi seputar Haluan Negara
Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI bertugas untuk mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia…
Syarief Hasan banyak mendapat masukan dari Gubernur Riau terkait wacana perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,…
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet berharap Universitas Jayabaya maupun IKA Jayabaya ikut meramaikan dialektika perlunya Pokok-Pokok Haluan…
Syarief Hasan mengatakan sekarang ada pandangan apa yang dikerjakan oleh Presiden tidak bersinergi dengan program-program pemerintah daerah.
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, keberadaan Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN sebuah keniscayaan untuk merespons perubahan…
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, jika MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), tidak serta merta mengembalikan MPR sebagai…
Semua pandangan menginginkan adanya PPHN sebagai road map pembangunan bangsa saat ini.
Sebelum UUD 1945 mengalami perubahan, fungsi dan kewenangan MPR sangat kuat. Karena saat itu MPR menjadi pelaksana kedaulatan…
Subtansi PPHN yang merupakan visi antara dari visi abadi bangsa Indonesia harus mampu menggambarkan wajah Indonesia 50 bahkan…
Rakernas I PDIP pada Januari mendatang akan menjadi ikhtiar partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu untuk menyusun haluan negara…
PDI Perjuangan mengundang pada filsuf, akademisi dan budayawan untuk berdiskusi tentang upaya mengangkat spiritualitas dan kebudayaan asli Nusantara.
JPNN.com 
