Komedian sekaligus anggota DPR Eko Patrio merasa ditampar oleh anaknya sendiri, Nayla Ayu Adrevi Putri Purnomo.
Dewan Pers meminta dilibatkan dalam pembahasan RUU KUHP, sementara AJI juga meminta pemerintah mendengar aspirasi komunitas pers.
Dian Sastrowardoyo menanggapi komentar Menkumham Yasonna Laoly yang menilainya bodoh karena mengkritisi revisi KUHP.
Presenter Arie Untung menanggapi polemik revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam cuitannya, Arie Kriting menyampaikan beberapa tuntutan. Antara lain, menunda pengesahan RKUHP dan segera mengesahkan RUU PKS.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengharaokan para demonstran yang menyampaikan aspirasinya tidak menggunakan ungkapan-ungkapan bernada umpatan kepada…
Sejak pagi tadi, demo mahasiswa sudah bergulir di sejumlah kota di tanah air seperti di Jakarta, Solo, Malang…
Politikus PSI Rian Ernest mendesak pengesahan RKUHP alias Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditunda saja.
Presiden Jokowi meminta masyarakat yang menolak sejumlah klausul dalam RKUHP agar menyampaikan keberatan dan masukan ke DPR.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya tetap menolak pengambilan keputusan atas RUU KUHP oleh DPR periode 2014-2019.
Massa demo dari mahasiswa berbagai universitas negeri dan swasta masih bertahan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),…
Massa demo mahasiswa menuntut DPR untuk membuat forum terbuka membahas khusus RUU KUHP.
Dua kelompok demonstran yang sama-sama mengaku mahasiswa dan membawa aspirasi berbeda menggelar aksi secara bersamaan depan gedung DPR,…
Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap menganggap polemik tentang sejumlah pasal dalam RKUHP bukan masalah besar. Menurutnya,…
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan pemerintah bisa segera menuntaskan persoalan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Penolakan terhadap draft RUU KUHP kian luas, tidak hanya berasal dari kalangan akademisi, sekitar 9.000 tukang gigi siap…
Penyanyi sekaligus politikus, Krisdayanti mengaku ikut resah dengan sejumlah pasal dalam revisi KUHP.
Fraksi Partai Nasional Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat menyambut positif usulan Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar Revisi…
Pasal 217-220 RKUHP mengatur hukuman terhadap setiap orang yang menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.
Asfinawati menilai RKUHP banyak berisikan pembatasan hak sipil. Contohnya muncul pasal pelarangan terhadap jurnalis meliput persidangan.
Gerindra mengklaim sudah lebih dahulu berupaya agar RKUHP tidak segera diundangkan.
JPNN.com 
