Politik Rabu, 07 Februari 2018 – 15:36 WIB
Pasal Penghinaan Hidup Lagi, Presiden Jadi Kayak Penjajah
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak sepakat pasal penghinaan presiden masuk KUHP. Menurutnya, itu akan menjadikan presiden seperti…
Insan pers mendesak pasal dalam revisi RUU KUHP yang berpotensi membungkam kebebebasn pers dicabut.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak sepakat pasal penghinaan presiden masuk KUHP. Menurutnya, itu akan menjadikan presiden seperti…
Jika revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat kembali pasal penghinaan terhadap kepala negara maka hal itu sama…
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, pasal penghinaan kepala negara dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih dalam…
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan asal usul munculnya wacana menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden yang diduga…
Wakil Ketua Komisi III DPR Ada aspirasi menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap kepala negara seiring revisi KUHP yang…
Anggota Panja Arsul Sani mengatakan, secara norma dasar, pasal penghinaan presiden di RUU KUHP berbeda dengan yang sudah…
Ketua MPR Zulkifli Hasan ? sudah enggan menjawab pertanyaan tentang adanya lima fraksi di DPR yang pro terhadap…
Fraksi PKS di DPR RI terus mendorong adanya sanksi tegas kepada para pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender…
KUHP adalah bagian dari hukum yang sangat mendasar sekali sehingga harus segera diselesaikan pembahasan rancangannya di parlemen.
Politikus PAN Muslim Ayub menjelaskan panjang lebar tentang sikap partainya terhadap kaum LGBT
MUI mendorong DPR dan presiden menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal perzinahan, pasal perkosaan, dan pasal pencabulan atau…
PKS tegaskan siap memperjuangkan aspirasi anti-LGBT dalam pembahasan RUU KUHP di DPR
Ketua Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) DPR…
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyatakan penolakannya atas ide penghapusan pasal penodaan agama dalam KUHP.…
Rapat pembahasan RUU KUHP antara Komisi III DPR dengan pemerintah, Senin (22/5) ditunda. Sebab, mayoritas anggota komisi yang…
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR Jazuli Juwaini menyatakan, munculnya desakan tentang penghapusan pasal penodaan agama tidak…
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjar menyatakan, Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama sebaiknya dipertahankan.
Desakan sejumlah pihak untuk merevisi pasal penistaan agama dalam RUU KUHP dinilai terlambat. Pasalnya, pembahasannya sudah jauh melewati…
Falsafah ilmu padi semakin berisi semakin merunduk ternyata tak berlaku bagi WY. Warga Mengori RT 2/RW 1 Kecamatan…