Kementerian Agama (Kemenag) eggan melayani ibadah umrah yang peminatnya sangat banyak.
Menyusul kebutuhan berbagai layanan haji dan umrah, Kemenag mengkaji pembentukan Fakultas Haji dan Umrah.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menggeledah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
Sidang isbat (penetapan) awal Zulhijah 1439 H akan dilaksanakan pada 11 Agustus mendatang
Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Agama dan Kemendikbud segera melakukan pemetaan tentang kebutuhan guru pendidikan agama Islam…
Sampai hari ini visa jemaah haji sudah 50% selesai, Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan seluruh visa jemaah haji selesai…
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan pelayanan haji di Indonesia masih kalah dengan Malaysia
Kementerian Agama terus mengebut penerbitan visa jemaah haji reguler, hingga 7 Juli sudah diselesaikan untuk 118 kloter atau…
Sebanyak 155 formasi guru dan tenaga kependidikan disiapkan Kemenag. Seleksi akan digelar serentak, Selasa (17/7) mendatang, di 22…
Kementerian Agama langsung bereaksi atas tujuh jemaah umrah yang mengalami musibah kecelakaan dalam perjalanan dari Madinah ke Jeddah,…
Dari 16.368 honorer K2 di Kemenag yang lulus tes pada Juni 2014, 87 persen di antaranya sudah mendapatkan…
Hingga saat ini masih ada 42.539 honorer K2 di Kemenag yang belum diangkat menjadi CPNS, padahal masih kekurangan…
Direktorat PD Pontren menerbitkan surat edaran prosedur izin operasional pondok pesantren yang disiapkan sebagai sistem pelayanan terpadu.
Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Kemenag segera mencabut rekomendasi 200 nama mubalig yang telah dirlis beberapa waktu lalu,…
Menyusul polemik rekomendasi 200 nama mubalig dari Kemenag, Majelis Ulama Indonesia (MUI) malah berencana akan mengeluarkan sertifikasi kepada…
MUI sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah ormas Islam, sebagai bagian proses melakukan standarisasi mubalig.
Menurut Guru Besar Ilmu Dakwah dari UIN Syarif Hidayatullah Asep Usman Ibrahim, seorang mubalig harus memenuhi sejumlah kriteria.
Raker dengan Komisi VIII DPR, Menag Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kemenag tidak lagi mengurusi rekomendasi daftar nama mubalig.
Pak Lukman menjelaskan alasan keluarnya rekomendasi 200 mubalig saat raker dengan DPR.
Menag Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan, persoalan daftar nama 200 mubalig/mubaligah terekomendasi telah diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menyatakan daftar nama 200 mubalig/mubaligah yang dirilis Kemenag tidak…
JPNN.com 
