Bisnis Jumat, 02 Februari 2018 – 14:50 WIB
Legalitas Holding Migas Tunggu Tanda Tangan Pak Jokowi
Nantinya, setelah PP resmi terbit maka aspek legal pembentukan holding hanya tinggal dilanjutkan dengan penandatanganan akta inbreng saham.
Harusnya pemerintah tidak memiliki kewenangan atas anak perusahaan holding, terlebih di antaranya terdapat saham publik.
Nantinya, setelah PP resmi terbit maka aspek legal pembentukan holding hanya tinggal dilanjutkan dengan penandatanganan akta inbreng saham.
Nasril menyayangkan kebijakan pemerintah terkait holding BUMN yang cenderung mengesampingkan fungsi dari DPR, padahal dalam panja aset 2014…
Capital expenditure (capex) alias belanja modal badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi pada tahun ini mencapai Rp 140…
Hal ini lantaran terkendala dengan saham istimewa pada anak usaha holding. Pemerintah tidak mengalihkan semua sahamnya dari anak…
Kementerian BUMN juga mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang semula direktur.
Kini Perum Damri mempunyai direktur utama yang baru. Diharapkan Perum Damri bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan meningkatkan…
Pemerintah tengah berupaya meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial nontunai kepada masyarakat.
Salah satu contoh nyata dari konsep TOD yang telah diterapkan di area perkotaan yaitu pembangunan kawasan di Dukuh…
Pelindo IV termasuk dalam 33 perseroan yang menerima BUMN Performance Award untuk kategori perusahaan Good Performance tahun ini.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengukuhkan pemberhentian sejumlah nama-nama anggota direksi Perum Pembangunan Perumahan Nasional.
Karena itu, perlu dipetakan masing-masing BUMN untuk pembentukan holding company-nya.
Pembentukan holding energi, baik sektor pertambangan maupun minyak dan gas bumi (migas), bisa dirampungkan pada November mendatang.
Sebagai gantinya, Rini Soemarno mengangkat Bambang Setyo Wahyudi sebagai Anggota Dewan Komisaris Pelindo I.
Ada tiga perubahan nomenklatur jabatan anggota direksi Perum PPD.
Kementerian BUMN baru saja mengangkat anggota-anggota dewan komisaris Pelindo IV.
Sebagai gantinya, Rini Soemarno telah menunjuk Andhi.
Konsep berpikir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dinilai sangat jauh dari landasan prinsip ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada pancasila.
Pengisian jabatan Direktur Utama dan Diretur SDM & Umum, maka direksi Pelni telah lengkap.
Pencatatan saham anak usaha BUMN di lantai bursa dinilai akan berdampak positif.
Kerja sama ini dilakukan untuk mengembangkan riset perikanan tangkap berbasis budi daya.