Tokoh Rabu, 02 Oktober 2019 – 08:53 WIB
Ini Permintaan Pertama Puan Maharani sebagai Ketua DPR
Puan Maharani juga berjanji akan mencari formula agar anggota DPR komitmen menghadiri rapat.
Inilah total harta kekayaan Puan Maharani yang kini ketua DPR, berdasar pengumuman LHKPN pada situs resmi KPK.
Puan Maharani juga berjanji akan mencari formula agar anggota DPR komitmen menghadiri rapat.
Firli Bahuri memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi dan Kota Bandar Lampung.
Pansel capim KPK rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Komisi III DPR, Senin (9/9).
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting menyebut belum semua anggota legislator terpilih di Pileg 2019 menyerahkan…
Saat ini Bupati Muara Enim dan tiga orang lainnya sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK
Berdasar situs resmi KPK, harta kekayaan para capim KPK paling banyak mencapai belasan miliar, terendah Rp 2,9 miliar.
Petrus Selestinus mempertanyakan kepada KPK karena lembaga antirasuah itu baru merasa penting soal LHKPN pada saat ada Penyelenggara…
Beberapa mantan Komisioner KPKPN yakni Chairul Imam, Winarno Zen dan Petrus Selestinus menyoroti isu terkait LHKPN.
Sejumlah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi disebut-sebut belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
KPU telah memastikan para caleg terpilih ada yang berpotensi tak bisa diikutkan dalam pelantikan jika belum penuhi kewajiban.
Waskita Karya sebagai salah satu perusahaan BUMN yang paling taat melaporkan LHKPN. Mulai dari level Direksi, hingga kepala…
Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan tentang lemahnya kepatuhan pejabat dalam melaporkan harta kekayaan di era Joko Widodo…
Dari data ada 61 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari jumlah 100 orang yang belum melapor ke KPK.
KPU juga tidak boleh melantik anggota DPRD jika mereka belum menyampaikan LHKPN ke KPK.
Pansel Capim KPK telah resmi mengumumkan 192 calon yang lolos di tahap seleksi administrasi pada 11 Juli 2019.
Akan dilakukan segera evaluasi penyebab masih banyaknya pejabat yang belum memenuhi kewajiban lapor LHKPN.
Sebanyak tiga orang di antara 50 caleg terpilih DPRD ternyata belum menyerahkan LHKPN.
Dokumen LHKPN dari caleg terpilih wajib diserahkan kepada KPK maksimal tujuh hari setelah penetapan oleh KPU.
Seluruh caleg terpilih DPRD Surabaya dari fraksi PDIP sudah melaporkan LHKPN ke KPK.
Dirut PLN Sofyan Basir terakhir kali melaporkan kekayaannya ke KPK pada 31 Juli 2018 dengan total harta mencapai…