KPK berpesan kepada para calon yang terpilih dalam pemilu agar tidak lupa memberikan LHKPN.
KPU dan KPK mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Publik bakal ikut berpartisipasi menilai sumber-sumber kekayaan anggota dewan yang mengalami peningkatan lewat LHKPN.
Beberapa caleg PDI Perjuangan yang belum memberikan LHKPN ke KPK mengaku sedang sibuk-sibuknya berkampanye untuk Pemilu 2019.
Ada sembilan anggota DPRD Surabaya yang belum melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi
Sebanyak 256 orang anggota DPRD Provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau belum menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara…
KPK menyatakan persentase tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPR dari Fraksi Gerindra hanya 39,13 persen.
Kepatuhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih…
Batas waktu penyerahan LHKPN telah berakhir, namun masih ada 200 pejabat ASN di Kabupaten Bekasi belum menyerahkan laporan.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengakui kepatuhan para wakil rakyat dalam menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) masih…
Sampai saat ini sebagian besar pejabat eselon belum menyerahkan laporan kekayaan alias LHKPN kepada KPK.
Bamsoet sapaan Ketua DPR itu sekaligus mengajak seluruh anggota DPR RI dan warga negara yang sudah menjadi wajib…
Anggota DPRD yang belum menyerahkan secepatnya memberikan laporan tersebut, apalagi untuk yang maju Caleg
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy menyayangkan masih ada beberapa kandidat hakim Mahkamah Konstitusi yang belum…
KPK sudah berulang kali mengingatkan 45 anggota dewan yang belum mengumpulkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara alias LHKPN.
Fahri Hamzah usulkan ganti konsep LHKPN di KPK yang selama ini digabung dengan ASN.
Baru tujuh anggota DPRD Surabaya yang mengumpulkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara
Rektor yang belum melaporkan LHKPN 2017 diharapkan segera setor LHKPN 2017 paling lambat Februari 2019
Menristekdikti Mohamad Nasir memberikan tenggat waktu hingga Februari 2019 kepada para rector PTN untuk menyerahkan LHKPN ke KPK.
Menristekdikti Mohamad Nasir menyebut dua PTN (perguruan tinggi negeri) ternama pejabatnya malas lapor LHKPN.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada kementerian, lembaga, BUMN, BUMD dan pemerintah daerah yang tertib dalam hal…
JPNN.com 
