Politik Rabu, 17 Oktober 2018 – 14:17 WIB
Wakil Ketua MPR: Jaga Persatuan, Jangan Mau Diadu Domba
Empat Pilar MPR yakni Pancasila sebagai dasar negara; UUD 1945 sebagai konstitusi negara; NKRI sebagai bentuk negara dan…
Upaya memecah belah itu akan terus dilakukan, dengan segala macam cara. Karena itu jangan mudah percaya dengan informasi yang…
Empat Pilar MPR yakni Pancasila sebagai dasar negara; UUD 1945 sebagai konstitusi negara; NKRI sebagai bentuk negara dan…
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengingatkan pentingnya memahami dasar negara agar bangsa Indonesia kuat.
Menurut Mahyudin, Sosialisasi Empat Pilar diharapkan mampu menghantarkan bangsa Indonesia melewati ketegangan akibat tahun politik dengan selamat.
Menurut Mahyudin, sejak pelajaran mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, PMP ditiadakan, moral pemuda pelajar generasi penerus bangsa merosot.
DPR mempunyai tiga fungsi yakni legislatif, anggaran, dan pengawasan. Hubungan DPR dan pemerintah dalam undang-undang seperti membahas dan…
Menurut Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, persoalan pendidikan karakter yang saat ini menimpa Indonesia, tak lepas dari rendahnya…
Menurut Satya, fluktuasi harga BBM khususnya Premium bukanlah pelanggaran konstitusi. Sebab, harga premium berbeda dengan harga BBM jenis…
Pesta demokrasi 2019 pasti akan terlaksana sesuai jadwal dan berharap pemilu serentak nanti berlangsung lancar, tenang, damai, tanpa…
Wakil Ketua MPR Mahyudin bilang jika bangsa ini ingin maju, maka generasi muda harus produktif.
Kapitalisme itu kalau dibiarkan, maka modal besar akan membunuh modal kecil. Seumpama Mike Tyson ketemu Ellyas Pical.
Mahyudin keliling Kutai Kertanegara, Samarinda dan Bontang untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI.
Menurut Sesjen MPR Ma'ruf Chayono, sosialisasi Empat Pilar dengan metode TOT ini mampu mencetak pelatih yang berintegritas dan…
Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah mengungkapkan rasa bangganya melihat antusiasme masyarakat ingin menyaksikan pagelaran wayang kulit…
, MPR tak punya kewenangan lagi untuk membuat haluan negara yakni GBHN sehingga membuat pembangunan yang dilakukan mengacu…
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018 yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat…
Anggota MPR Fraksi Gerindra Gus Irawan Pasaribu mengatakan perekonomian kita harus menyasar terciptanya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
PP No. 43 Tahun 2018 merupakan pengganti peraturan yang dulu sudah ada, yaitu PP No. 71 Tahun 2000…
MPR mempunyai Badan Sosialisasi yang bertugas khusus untuk menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal…
Pemerintah mesti hati-hati dalam menerapkan peraturan karena dikhawatirkan banyak laporan hoaks yang memfitnah seseorang hanya karena mengejar hadiah.
Berbagai upaya dilakukan agar kinerja pelayanan informasi semakin baik, sehingga informasi yang harus diketahui oleh publik dapat lebih…