Hukum Kamis, 07 Juli 2022 – 23:23 WIB
Permohonan PK Dikabulkan, Ketua Umum PSHT M Taufiq Gelar Syukuran
Ketua Umum PSHT Muhammad Taufiq menggelar syukuran atas keluarnya putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali (PK).
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memulai safari kedaulatan rakyat dengan menemui Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin di…
Ketua Umum PSHT Muhammad Taufiq menggelar syukuran atas keluarnya putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali (PK).
KPK mulai memeriksa saksi dari kalangan swasta untuk menelusuri aliran uang rasuah Nurhadi.
Komisi III DPR telah menentukan kriteria calon hakim agung dan hakim ad hoc yang akan dipilih.
Syauqi kaget ternyata pria yang jadi imam salatnya adalah tokoh penting di lembaga peradilan tempat masyarakat mendapatkan keadilan.
YLBHI menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap.
DPR menyatakan bahwa Indonesia memerlukan kodifikasi hukum acara dalam menangani perkara sengketa pemilu
4 terdakwa korupsi pengadaan sapi divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Jaksa langsung menyatakan…
Mahkamah Agung (MA) sudah menyatakan tidak boleh lagi menggunakan vaksin selain yang halal.
Pelantikan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 yang dijadwalkan hari ini batal dilaksanakan atau ditunda.
nasabah berharap, Mahkamah Agung (MA) dapat segera memutus permohonan kasasi yang memihak kepada nasabah Wanaartha Life
Saleh meyakini jika Wapres Ma’ruf Amin turun tangan maka putusan MA soal vaksin halal akan terlaksana. Dia yakin…
Bila Wapres peduli dengan situasi saat ini, pihak Kemenkes bisa dipanggil untuk meminta penjelasan mengapa putusan MA soal…
MSI dalam surveinya menyatakan 83,5 persen masyarakat masih percaya MUI sebagai lembaga otoritas yang bisa menerbitkan fatwa halal…
Pemerintah akan terancam kehilangan kepercayaan publik bila tidak segera menjalankan putusan MA.
Semua kalangan boleh saja berbisnis akan tetapi jangan yang menimbulkan masalah dan keributan bagi anak bangsa.
Sejak putusan MA keluar terkait vaksinasi halal, pemerintah dan jajarannya, masih tidak menjalankannya.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus menjalankan perintah Putusan MA soal vaksin halal dengan sepenuhnya.
Ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah setelah dikabulkannya permohonan uji materiil oleh Mahkamah Agung.
Somasi yang dilayangkan YKMI merupakan sebuah peringatan karena Pemerintah mengabaikan putusan MA soal jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin…
somasi yang dilayangkan YKMI merupakan sebuah peringatan karena pemerintah mengabaikan putusan MA soal jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin…