Humaniora Minggu, 01 Mei 2022 – 01:14 WIB
Pemerintah Dinilai Lamban Mengeksekusi Vaksin Halal, YKMI Layangkan Somasi
Sudah banyak masyarakat yang mudik, tetapi pemerintah masih saja bergerak lambat dalam menindaklanjuti putusan MA tersebut.
Prof Syaiful Bakhri mengatakan Kemenkes wajib melaksanakan putusan MA terkait vaksin halal. Dia menegaskan semua vaksin harus halal.
Sudah banyak masyarakat yang mudik, tetapi pemerintah masih saja bergerak lambat dalam menindaklanjuti putusan MA tersebut.
Dengan perpanjangan masa vaksin, definisi kedaluwarsa menjadi kabur dan tidak jelas.
Perintah Mahkamah Agung RI putusan wajib mengikat dan final bagi pemerintah untuk melaksanakannya.
Pemerintah diminta untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait ketersediaan vaksin halal, sekaligus segera menyediakan vaksin tersebut.
Pemerintah wajib segera menyiapkan vaksin halal untuk rakyat Indonesia dan mengurangi atau meninggalkan vaksin yang belum jelas kehalalannya.
Direktur eksekutif CSIIS Sholeh Basyari menyatakan saat ini pemerintah punya 2 pilihan pascaputusan MA terkait vaksin Covid-19.
Hal yang paling penting justru memastikan pemerintah segera melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal.
Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), saat ini di Indonesia telah memiliki dua jenis vaksin yang halal, seperti…
Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu mengajukan kasasi atas vonis bebas tiga terdakwa korupsi pengamanan sungai pengendali banjir pada…
Tim dari kejaksaan dibantu sejumlah polisi menangkap Sahabudin Belsigaway di tempat persembunyianya selama ini
MA pun meminta pemerintah harus menyediakan vaksin Covid-19 yang halal, khususnya bagi masyarakat muslim di Indonesia.
Vaksin halal yang direkomendasikan MUI, sejauh ini baru ada dua jenis vaksin yaitu Sinovac dan Zifivax
LaNyalla menegaskan pemerintah wajib menjalankan putusan MA terkait penyediaan vaksin halal.
Negara juga harus hadir dalam penyediaan vaksin halal karena ini berkaitan keselamatan warga bangsa. Jadi negara harus benar-benar…
MA yang mengabulkan gugatan YKMI terkait vaksin halal. Keputusan pemerintah melalui menkes untuk menyediakan vaksin halal ditunggu oleh…
YKMI mengingatkan pemerintah jika tidak menjalankan keputusan MA tersebut, maka pihaknya kembali akan melakukan langkah hukum lainnya.
Jika masih ada pemberian vaksin yang tidak halal, setelah adanya putusan MA ini, maka kami akan menuntut.
Mendikbudristek Nadiem Makarim menang lagi atas gugatan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) di Mahkamah Agung
Kejaksaan Agung akan mempelajari putusan MA yang bebaskan bos OJK dari dakwaan korupsi di PT Jiwasraya
Pimpinan KPK Alexander Marwata sampaikan kritik pedas setelah hukuman Edhy Prabowo dikorting MA dari 9 tahun menjadi 5…