Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menilai Pergub DKI yang dikeluarkan Ahok lebih efektif ketimbang membiarkan motor melewati…
Penilaian itu disampaikan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra. Menurutnya, kebijakan Ahok lebih efektif ketimbang membiarkan motor…
Nama asli Pony Ma adalah Ma Huateng. Pony sendiri adalah julukan yang diambil dari nama keluarganya dalam bahasa…
Dalam RUU Mahkamah Konstitusi sebaiknya diusulkan pengujian produk-produk MA diserahkan pada Mahkamah Konstitusi saja, sehingga tidak conflict of…
Kemenhub diduga memasukkan kembali beberapa ketentuan yang sudah dicoret MA dari peraturan sebelumnya
Pada Desember mendatang, MA akan menyosialisasikan simplifikasi putusan ini ke berbagai stake holder serta kepala PN
Lucy Kurniasari tetap setia menunggu DPP Partai Demokrat mengeksekusi putusan MA tersebut.
Terkait peraturan baru mengenai taksi online, wanita karib disapa Niki itu ikut mendukung Pemerintah dalam menertibkan transportasi berbasis…
Kementerian Perhubungan mulai melakukan sosialisasi Revisi PM 26/2017 secara serempak di tujuh kota yang berbeda.
Menurut Menhub, revisi PM 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek memberikan…
Sebanyak 3.808 pelamar calon hakim (Cakim) Mahkamah Agung (MA) Rabu tadi (4/10) mulai mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB).
Kementerian Perhubungan dinilai salah langkah karena menyamakan aturan transportasi online dengan konvensional
Pemerintah diingatkan bahwa 14 pasal di Permenhub 26/2017 yang telah dihapus MA tak boleh digunakan lagi dalam produk…
Pakar hukum menegaskan bahwa Permen tentang transportasi online masih berlaku meski sebagian pasalnya dibatalkan Mahkamah Agung
Kemenbub berharap bisa mengakomodir kepentingan berbagai pihak, baik pengusaha taksi konvensional, taksi online, dan masyarakat.
Berbeda dengan klaim pihak Organda, Permenhub 26/2017 masih berlaku sebagai payung hukum transportasi online. MA hanya menganulir 14…
Badan Pelaksana Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tetap mendorong adanya sinergi antara moda transportasi berbasis online dengan konvensional.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membuat peraturan yang baru.
Organisasi angkutan darat (organda) kecewa atas keputusan Mahkamah Agung (MA) mencabut Permenhub 26/2017 (PM 26) tentang taksi online.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mempertanyakan keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 37P/HUM/2017 yang mencabut
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi angkat suara terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan terhadap payung hukum…
JPNN.com 
