Jokowi meminta jajarannya bekerja tidak hanya melihat secara makro, tetapi juga mendetail.
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGE) menggelar paparan publik dan telah mendapatkan Surat Izin dari Otoritas Jasa Keuangan…
Asuransi Jasindo juga sudah melaporkan terkait angka RBC ini kepada OJK pada bulan ini.
Praktisi hukum Ahmad Irawan menilai perlu ada upaya alternatif agar korban Indosurya mendapatkan haknya kembali, simak ulasannya
Perusahaan teknologi Indonesia JULO mendukung inklusi keuangan masyarakat Indonesia melalui akses kredit digital yang merata
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya penyidik dalam tindak pidana sektor keuangan bisa memicu konflik kepentingan
Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan diperlukan upaya peningkatan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas
Guru besar hukum Unsoed Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal dalam menangani tindak pidana di sektor jasa…
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam khawatir banyak celah aktivitas keuangan ilegal, ini…
Mahendra juga menyampaikan industri jasa keuangan menyambut masa persiapan masuk ke dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden.
UU PPSK telah menetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan
Diketahui OJK diberi kewenangan menjadi satu-satunya institusi yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa…
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk atau BRI berkomitmen untuk terus tumbuh dan memberikan layanan terbaik kepada para…
Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih mengkritik kewenangan penuh yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengkritik pemberian kewenangan kepada OJK dalam UU PPSK
OJK sebagai pemegang otoritas keuangan juga perlu berkoordinasi dengan lembaga pemerintah di Indonesia maupun luar negeri dalam rangka…
UU PPSK telah mengukuhkan OJK sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan
Kewenangan menyidik kasus tindak pidana keuangan sebagaimana diatur UU PPSK telah memperkuat fungsi OJK
PT Bank Tabungan Negara (BTN) memperluas lini jasa layanannya di sektor perbankan dengan menjadi Bank Kustodian.
UU PPSK disahkan untuk memperkuat landasan hukum reformasi pasar modal, uang, valas, dan aset kripto.
Kang Cucun menggandeng OJK memberi penyuluhan kepada masyarakat agar waspada terhadap pinjol ilegal yang kian marak.
JPNN.com 
