Sesuai PermenPAN RB No 2 Tahun 2019, pendaftaran PPPK tahap pertama sudah dimulai sejak tadi malam.
Berikut ini merupakan syar pendaftaran PPPK yang tercantum di PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2019.
Sudah terbit PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengadaan PPPK, yang juga merinci formasi PPPK tahap pertama.
Titi Purwaningsih mengatakan, honorer K2 mestinya diangkat menjadi PNS, bukan sebagai PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Payung hukum berupa Permenpan – RB yang menjadi dasar rekrutmen PPPK belum terbit sehingga mengganggu jadwal pendaftaran PPPK…
Belum adanya payung hukum berupa Permenpan – RB menjadi penghambat pendaftaran PPPK dari honorer K2.
Pimpinan Forum Honorer K2 ingin menyampaikan secara langsung masalah pendaftaran PPPK ke Presiden Jokowi.
Menurut Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih, pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari jalur Honorer…
Ketum Forum Honorer K2 Titi Purwaningsih menilai, terkait pendaftaran PPPK, pemerintah tidak melakukan perencanaan yang matang.
Hingga hari ini, pendaftaran PPPK belum bisa dilakukan honorer K2. Menurut Pengurus Pusat Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I)…
Pengadaan ASN - PPPK tahap pertama di Kementan hanya diperuntukkan bagi jabatan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.
Pemerintah diharapkan membatalkan seleksi PPPK dari honorer K2 dan percepat revisi UU ASN.
Anggota DPR Nizar Zahro mengatakan, seleksi PPPK dari jalur honorer K2 memang bermasalah sejak awal.
Katanya membela wong cilik, nyatanya mematikan rakyat kecil. Honorer K2 juga wong cilik, diabaikan terus sampai kami menua…
Hingga saat ini para honorer K2 belum bisa mendaftar PPPK lewat sscasn.bkn.go.id karena payung hukumnya belum ada.
Pendaftaran PPPK dari honorer K2 sudah hari kedua, namun sistem di sscasn.bkn.go.id belum bisa untuk mendaftar.
Ketua Umum Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih menolak tegas PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Baginya,…
Aturan teknis rekrutmen PPPK dari honorer K2 dianggap belum jelas, masalah anggaran juga masih menjadi polemik.
Terkait pendaftaran PPPK, pimpinan honorer K2 merasa kecewa setelah melihat data yang ditampilkan lama sscasn.bkn.go.id.
Pendaftaran PPPK dari honorer K2 masih menjadi polemik terkait dengan sumber pendaaan yang harus dibebankan ke pemda.
Dengan alasan tidak punya anggaran, sejumlah daerah ini tidak ikut membuka pendaftaran PPPK dari honorer K2.
JPNN.com 
