Muzani mengaku belum tahu apakah Gerindra nanti akan mendukung atau tidak kalau Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.
Masinton Pasaribu mengatakan, kerugian negara yang dikembalikan oleh KPK jauh lebih kecil dibandingkan anggaran lembaga antirasuah itu.
Presiden harus diberikan kesempatan untuk menampung dan mempertimbangkan masukan dan Presiden sudah melakukan itu.
UU KPK yang sudah disetujui DPR dan pemerintah sudah berjalan cukup lama bahkan masyarakat pun telah diberikan kesempatan…
Mahasiswa menunggu Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan untuk menerbitkan Perppu tentang KPK hingga tanggal 14 Oktober 201
Wakil Sekretaris Jenderal Hanura Tridianto meragukan kesahihan hasil jajak pendapat LSI yang menyebut 73,6 persen responden menginginkan Presiden…
Ketua DPR Puan Maharani tidak mempersoalkan rencana demo mahasiswa besar-besaran terkait polemik Perppu KPK.
Prof Hendrawan Supratikno mengatakan Fraksi PDIP menolak penerbitan Perppu KPK dan menyarankan dua opsi lain untuk menyudahi polemik,…
Menurut Ujang Komarudin, Presiden Jokowi berada di persimpangan untuk memilih disukai partai pendukung atau rakyatnya terkait penerbitan Perppu…
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan keliru kalau demo mahasiswa besar-besaran terkait Perppu KPK dilakukan di DPR.
Menurut Ujang, demo mahasiswa besar-besaran akan terjadi jika Presiden Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK.
Demo mahasiswa secara besar-besaran akan digelar jika Presiden Jokowi hingga 14 Oktober 2019 tidak juga menerbitkan Perppu KPK.
Fahri Bachmid menjelaskan, alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK.
Presiden Jokowi belum mengeluarkan Perppu KPK menimbulkan pertanyaan apakah Presiden takut terhadap elite politik atau rakyat.
UU KPK yang baru sangat relevan untuk pembenahan pemberantasan sekaligus pencegahan korupsi.
Perppu bukan pilihan yang utama karena ada pilihan lain yang lebih elegan dan sekaligus tidak mempermudah konstruksi kegentingan…
Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila (PP) mendukung segala upaya Presiden Joko Widodo menguatkan KPK. Termasuk…
Wakil Ketua MPR Arsul Sani merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia bahwa mayoritas masyarakat menginginkan Presiden Jokowi menerbitkan…
Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva mengapresiasi langkah sejumlah pihak yang mempersoalkan UU KPK hasil revisi melalui judicial review.
Puluhan orang yang mengaku dari Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) dengan mengenakan topeng Joker menggelar aksi di depan KPK.
Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut 70 persen lebih masyarakat…
JPNN.com 
