Plt Menkumham Tjahjo Kumolo mengaku belum menerima arahan dari Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi terkait penerbitan Peraturan Pemerintah…
Desakan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perppu…
Ketua Fraksi PPP di DPR, Arsul Sani menyatakan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bukan penentu terbitnya Perppu…
Arief Poyuono mengharapkan Gerindra ikut mendukung ultimatum mahasiswa kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan perppu guna membatalkan UU KPK.
Ultimatum mahasiswa akan menggelar aksi demo besar-besar jika Presiden Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK sebelum 14 Oktober, bisa…
Isu yang berkembang bahwa penerbitan Perppu KPK bisa berdampak pada pemakzulan Presiden Jokowi, merupakan pembodohan publik.
Sudah selayaknya UU KPK direvisi karena sudah tidak relevan lagi antara kondisi tahun 2002 dan 2019.
Cendekiawan muslim Azyumardi Azra mengkhawatirkan Presiden Jokowi akan menghadapi masalah baru jika tidak mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU…
Setiap kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi termasuk Perppu KPK harus demi kepentingan negara bukan karena desakan.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra menganggap terlalu jauh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan karena mengeluarkan Peraturan…
Terlebih, desakan agar presiden menerbitkan Perppu KPK itu muncul tidak lama setelah revisi UU KPK disahkan oleh DPR,…
Hasil survei LSI menemukan fakta bahwa 76,3 persen masyarakat setuju Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid mengatakan, penerbitan Perppu KPK tidak memenuhi syarat materiil konstitusional.
Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Didi Irawadi setuju dengan usul penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu penangguhan tentang…
Direktur Puskapsi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengusulkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan Perppu Penangguhan…
Ansy Lema menilai Presiden Jokowi tak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK).
Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), menilai penerbitan Perppu KPK merupakan pertaruhan bagi posisi politik Presiden Joko Widodo…
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Asfinawati menyebut rakyat berada di belakang dan setia mendukung Presiden…
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Gerindra Habiburokhman menilai tidak menemukan pelanggaran konstitusi dalam hal itu.
Di tengah polemik Perppu KPK, sejumlah tokoh nasional antara lain Emil Salim mendorong Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin heran mahasiswa mendesak Presiden RI Joko Widodo atau…
JPNN.com 
