Mahasiswa memberikan tenggat waktu hingga 14 Oktober 2019 kepada Presiden Jokowi, untuk mengadakan jajak pendapat dan mengeluarkan pernyataan soal…
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui, posisi pemerintah terkait polemik Perppu KPK ini memang seperti dihadapkan kepada buah simalakama.
Presiden Jokowi tidak akan terburu-buru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi alias Perppu KPK.
Perppu KPK bisa saja dibatalkan karena tidak mendapat persetujuan DPR dan berpotensi mengadu domba masyarakat.
Penerbitan Perppu KPK sebelum revisi UU KPK sah diundangkan bisa melanggar UU Nomor 12 tahun 2011.
elemen masyarakat yang mendorong presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dinilai janggal dan bermuatan politis
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menepis klaim Surya Paloh bahwa Presiden Jokowi bersama para ketua umum partai…
Pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta kompak tak mau bicara soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi…
Menurut Surya Paloh, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik pendukungnya sudah menyepakati bahwa…
Judicial review ke MK, BEM Nusantara tidak menolak secara keseluruhan pasal-pasal UU KPK hasil revisi.
Massa yang mengatasnamakan Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta meminta Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti…
Terkait polemik Perppu KPK, Ahli hukum Bambang Saputra mengingatkan Presiden Jokowi agar juga mendengar suara pihak yang sertuju…
Aksi demo mahasiswa hari ini akan kembali digelar di gedung DPR dan sekitarnya, Ridwan Kamil berharap tidak ada…
Akbar Tandjung menilai rencana Presiden Jokowi menerbitkan perppu KPK harus memiliki alasan kuat yaitu memenuhi unsur kondisi genting…
Guru Besar Fakultas Hukum Universiats Padjadjaran (Unpad) I Gede Panca Astawa mengingatkan Presiden Jokowi tidak menerbitkan perppu untuk…
Polemik UU KPK hasil revisi membuat tekanan politik ke Presiden Joko Widodo lewat demonstrasi mahasiswa yang menuntut dikeluarkannya…
Soal Perppu KPK, Pakar Tata Hukum Negara Margarito Kamis mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak meniru kegagalan SBY.
Presiden Jokowi awalnya begitu cepat merestui UU KPK untuk direvisi, belakangan malah mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK.
Polemik Perppu KPK: Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, berdasar konstitusi, perppu hanya bisa dikeluarkan presiden manakala dalam keadaan kegentingan…
Presiden Jokowi harus segera mengambil keputusan terkait kuatnya desakan agar segera diterbitkan Perppu KPK.
Pemaksaan penerbitan Perppu KPK karena desakan bisa jadi preseden buruk ke depan.
JPNN.com 
