Presiden Joko Widodo diminta tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden Jokowi mendapat masukan dari sejumlah tokoh dan aktivis untuk menerbitkan Perppu KPK.
Ahli hukum Indriyanto Seno Adji meminta Presiden Jokowi menahan diri untuk tak terburu-buru menerbirkan perppu untukmembatalkan hasil revisi…
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi menilai sistem ketatanegaraan Indonesia bakal memiliki preseden buruk jika…
Analis politik Hendri Satrio melihat Presiden Jokowi sedang dalam posisi dilematis menghadapi berbagai persoalan, terutama soal revisi UU…
Presiden Joko Widodo masih melakukan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah elemen yang diundangnya ke Istana Merdeka Jakarta. Hari ini, Jumat…
erlu digelar rapat konsultasi lagi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk…
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku telah melakukan sejumlah persiapan merespons rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi, mempertimbangkan diterbitkannya…
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD mengatakan keadaan genting dan memaksa sebagai syarat menerbitkan Perppu KPK
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mengaku sudah menyampaikan sejumlah opsi kepada Presiden Jokowi mengenai penyikapan…
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memuji sikap Presiden Joko Widodo yang membuka peluang untuk menerbitkan Perppu
Sikap terbaru Jokowi terkait desakan penerbitan Perppu KPK usai bertemu puluhan tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis…
Kesatuan Aksi Mahasiswa Peduli Papua mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang…
Fahri Hamzah menganggap persoalan pencurian atau jual beli data pribadi ini sudah darurat. Oleh karena itu, Fahri meminta…
Permintaan Ketua KPK Agus Rahardjo agar Presiden mengeluarkan Perppu Tipikor adalah kesempatan pemerintah untuk membubarkan KPK.
Teuku Taufiqulhadi menilai belum ada kegentingan dalam hal penumpasan rasuah di Indonesia sehingga eksekutif harus mengeluarkan Perppu KPK.
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menilai, HTI bukan organisasi kemasyarakatan (ormas) terlarang
Saya kira penerbitan perppu merupakan langkah tepat dan tak harus menunggu hasil pembahasan di DPR.
Pembahasan terkait revisi UU Nomor 15/2003 di DPR sebenarnya sudah bergerak maju.
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan masalah pemberantasan tindak pidana terorisme bukanlah terkait payung hukum.
Hamdan Zoelva mengatakan, rentetan aksi teroris belakangan ini sudah cukup menjadi alasan untuk menerbitkan perppu yang mensyaratkan kegentingan…
JPNN.com 
