Ketua Umum PPP M Romahurmuzy menyatakan, pembahasan RUU Antiterorisme sudah sangat mendesak untuk diselesaikan agar bisa segera diberlakukan.
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, kehadiran undang-undang baru soal pemberantasan terorisme sudah sangat mendesak.
Fadli Zon menyatakan, revisi UU Antiterorisme melibatkan DPR dan pemerintah. Menurutnya, pihak yang mengajukan penundaan justru pemerintah.
Dorongan kepada Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Terorisme semakin menguat
Anwar Budiman mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemberantasan Terorisme.
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyatakan, wacana tentang perlunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu Antiterorisme harus…
PSI minta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perppu Anti-Terorisme untuk memastikan aksi teror seperti bom Surabaya tak terulang…
Kisah pernikahan dini, Amanda masih berusia 16 tahun saat disunting Ardiansyah yang usianya 19 tahun, sempat viral.
MUI mengingatkan pemerintah agar norma-norma di dalam Perppu mencegah pernikahan dini tidak melanggar ajaran agama.
Pemerintah berencana mengeluarkan Perppu untuk mencegah pernikahan dini, dengan menaikkan batas minimal usia pernikahan.
Muncul opsi menerbitkan Perppu untuk mencegah maraknya kasus pernikahan dini belakangan ini.
KPAI mendukung rencana penerbitan Perppu untuk mengatasi masalah maraknya pernikahan dini, antara lain akan mengubah batasan usia perkawinan.
Pemerintah menggagas penerbitan Perppu untuk mengatasi maraknya pernikahan dini, antara lain akan mengubah batas usia minimal perkawinan.
KPK) telah mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan Perppu terkait penggantian calon peserta pilkada yang tersangkut kasus pidana.
KPK sebaiknya fokus pada tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam hal pencegahan, penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus…
KPK mengusulkan Presiden Joko Widodo membentuk Perppu untuk pelaksanaan pilkada.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Atgas mengatakan Presiden Joko Widodo belum bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti…
Wacana Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu MD3 mendapat sorotan tajam Fahri Hamzah.
Presiden Jokowi hingga kini masih mengkaji apakah akan menandatangani lembaran negara pengesahan RUU MD3 menjadi Undang-Undang atau tidak,…
Presiden Jokowi memang sangat mungkin untuk mengeluarkan Perppu karena cara itu sepenuhnya merupakan hak prerogatifnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo sepakat dengan Presiden Joko Widodo bahwa tidak perlu mengeluarkan Perppu MD3
JPNN.com 
