Ketua Komisi II Zainudin Amali mengatakan, pihaknya mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan dalam membahas Perppu Ormas.
Saat ini pembahasan Perppu Ormas sudah hampir rampung. Sejak 4 Oktober 2017, komisi melaksanakan proses pembahasan sesuai dengan…
Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Perppu Ormas diperlukan untuk menjaga keutuhan NKRI
Gerindra menegaskan bahwa Perppu Ormas berbahaya dan bisa melukai NKRI
Menkumham Yasonna H Laoly mengharapkan DPR bisa menerima Perppu Ormas sehingga bisa menjadi undang-undang.
Para ketua kelompok fraksi sebelumnya sudah menggelar sejumlah rapat dan ingin pengambilan keputusan tingkat satu dilakukan secara musyawarah…
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Fraksi-fraksi di Komisi II DPR masih terus melakukan komunikasi dan lobi-lobi terkait pembahasan Perppu Ormas, sebelum dibawa ke…
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menyatakan, langkah pemerintah menerbitkan Perppu Ormas semata0mata demi mempertahankan NKRI.
Pada prinsipnya tentara sangat mendukung kebijakan politik negara menerbitkan Perppu Ormas
Perppu Ormas dianggap bertentangan dengan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menyatakan bahwa pembahasan Perppu Ormas berbeda dengan pembahasan Undang-Undang.
Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan, keputusan pemerintah membubarkan organisasinya merupakan tindakan semena-mena.
Pakar hukum tata negara Azyumardi Azra mengakui tidak ada kegentingan memaksa yang mengharuskan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu…
NasDem tetap akan mendukung Perppu Ormas dalam rangka untuk perbaikan dan pengaturan sebagaimana sikap awal.
Pakar hukum Romli Atmasasmita menilai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas memiliki celah kelemahan. Karena itu, kelemahan…
Azyumardi Azra menepis anggapan bahwa Perppu Ormas akan membuat pemerintah kembali otoriter. Sebab, praktik demokrasi di Indonesia tak…
Yusril Ihza Mahendra menyatakan, tidak ada kegentingan yang memaksa sebagai alasan bagi pemerintah untuk menerbitkan Perppu Ormas.
Komisi II DPR mengundang tujuh akademisi untuk membahas rapat dengar pendapat umum guna membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang…
Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan mengikat bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah akan menghargai apa pun keputusan DPR atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017…
JPNN.com 
