Komisi II akan menggelar rapat internal bersama para pakar, ormas, akademisi dan pihak-pihak terkait untuk dimintai masukan tentang Perppu…
Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding memastikan bahwa pemerintah mendapat dukungan penuh pihaknya dalam hal Perppu Ormas
Perppu ormas diminta dibahas dengan DPR
Fadli Zon mengharapkan Komisi II DPR yangs edang membahas Perppu Ormas juga mengundang HTI untuk meminta masukan. Sebab,…
Namun keputusan apakah perppu tersebut bisa diterapkan menjadi undang-undang, Tjahjo menyerahkannya pada DPR.
Pemanggilan Panglima TNI dan Kapolri untuk bahas Perppu Ormas
Fraksi Gerindra dan PAN cenderung menolak Perppu Ormas, namun Golkar secara tegas mendukung Perppu tersebut.
Komisi II DPR menggelar rapat dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemendagri dan Kemenkominfo membahas Perppu Ormas.
Aksi massa ini dikawal tanpa tindakan represif.
DPR RI bakal menyambut secara spesial peserta Aksi 299, Jumat (29/9). Kesan spesial atau istimewa itu terlihat dari…
Fadli Zon membatalkan rencananya menghadiri kegiatan di luar demi mendengar aspirasi dan menerima delegasi aksi demonstrasi menolak Perppu…
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan dari sisi teori hukum, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan UU…
Aksi 299 diduga bertujuan membela HTI yang sudah dinyatakan sebagai ormas anti-Pancasila
Keputusan Pemerintah dengan Perppu no 2 tahun 2017 tentang Ormas merupakan jawaban dari urgensi yang dihadapi masyarakat.
Sudah jamak diketahui bahwa ada ormas atau kelompok tertentu memiliki agenda-agenda yang membahayakan eksistensi NKRI.
PAN sejak awal berpendapat bahwa ormas anti-Pancasila harus dibubarkan. Namun, PAN menegaskan bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.
Komisi II DPR akan segera mengundang pihak-pihak terkait guna meminta pendapat dan masukan untuk menentukan sikap atas Perppu…
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul
Tokoh senior Kosgoro Hayono Isman mengaku mendukung langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menepis anggapan yang menyebut kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menganggap upaya DPR meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
JPNN.com 
