Nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang…
Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mengugkap bahwa sampai saat ini komisinya belum menerima naskah Peraturan Pemerintah…
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pemerintah tak perlu ragu menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang jelas-jelas
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo optimistis DPR dapat menerima kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) Jakarta, mendukung langkah pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut
Pascapembubaran HTI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah bersiap-siap mengeksekusi lima ormas. Lima ormas anti-Pancasila dan anarkistis
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya kini tengah mencermati secara serius beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas). Jika
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya kini tengah mencermati sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) lingkup provinsi.
Pemerintah bakal kembali membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) lain, setelah sebelumnya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah tudingan yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo berwatak otoriter. Menurutnya, pemerintah
Tokoh Nahdatul Ulama (NU) Kh Salahuddin Wahid menyesalkan pidato Ketua Fraksi Partai NasDem Victor B Laiskodat di Kupang,…
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) berpotensi menjadikan Pancasila sebagai alat politik
Forum Silaturahmi Bangsa (FSB) terus menunjukkan dukungan kepada pemerintah yang sudah mengeluarkan Perppu No 2 2017 tentang Ormas.
Tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan berkali-kali membongkar penyelundupan narkoba ke
Presiden Joko Widodo menggelar audiensi dengan Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Istana Merdeka, Senin (31/7). Dalam…
Presiden Joko Widodo terus menjalin komunikasi dengan para pemuka agama. Setelah sebelumnya mengundang ulama dan tokoh Islam dari…
Forum Silaturahmi Bangsa (FSB) menilai Pancasila tak bisa diganggu gugat sebagai ideologi negara.
Massa aksi 287 yang diwakili Front Pembela Islam dan Dewan Dakwah Islamiyah melayangkan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menepis tudingan yang menyebut pemerintah saat ini bersikap represif karena membubarkan Hizbut…
Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Isu-Isu Politik Nasional dan Kesiapan Pelaksanaan
Massa Aksi 287 yang digelar Alumni Aksi 212 di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat hari ini (28/7) ternyata…
JPNN.com 
