Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis turun langsung ke lapangan untuk memantau Aksi 287 di kawasan Jalan Medan Merdeka…
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) M Rizieq Shihab tetap terus memantau perkembangan di Indonesia. Aksi 287 yang…
Alumni Aksi 212 berencana menggelar demnstrasi bertitel 287 pada hari ini (28/7). Tujuan Aksi 287 adalah menolak Peraturan…
Polda Metro Jaya mengingatkan kepada massa Aksi 287 tidak memakai atribut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Aparat kepolisian memastikan…
Polda Metro Jaya akan memberikan pengawalan ketat terkait aksi Alumni 212 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang diselenggarakan,…
Alumni 212 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) akan menggelar Aksi 287 sebagai bentuk penolakan terhadap Perppu Ormas, Jumat…
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengimbau umat Islam tidak perlu ikut dalam aksi demonstrasi…
Meski bukan bagian dari fatwa, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengimbau umat Islam tidak…
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Ketum ICMI) Jimly Asshiddiqqie mengimbau semua pihak yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti
Penolakan terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) terus bergulir.
Koordinator Kuasa Hukum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Rahmat menegaskan, uji materi Perppu Ormas yang mereka lakukan ke…
Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) resmi mendaftarkan permohonan pengujian undang-undang (PUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) dan Sharia Law Institute yang tergabung dalam Koalisi Advokat Penjaga Konstitusi akan…
Pemuda Katolik Komisariat Daerah Nusa Tenggara Timur (Komda NTT) mendukung langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Presiden Joko Widodo mengumpulkan semua fraksi pendukung pemerintah minus Partai Amanat Nasional (PAN) di Istana Negara, kemarin (24/7).
Pengamat Politik Boni Hargens menegaskan bahwa sekte Saksi Yehuwa layak dibubarkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta semua provinsi segera membuat peraturan daerah sebagai tindaklanjut terbitnya Perppu Ormas.
Para Advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) menyampaikan dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui bahwa pihaknya sudah mengumpulkan datum (varian informasi) tentang anggota dan organisasi Hizbut Tahrir
Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Jawa Barat mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi
Organisasi relawan pendukung Jokowi menilai, tudingan yang menyebut Perppu Ormas bakal membuat pemerintah menjadi otoriter, sama sekali tidak…
JPNN.com 
