Polda Jawa Barat akan terus memantau aktivitas anggota Hizbut Tahrir di wilayahnya pascapencabutan status badan hukum oleh Kementerian Hukum…
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat tak mempedulikan keputusan pemerintah pusat mencabut status badan hukum organisasi tersebut. Mereka…
Pemerintah telah resmi mencabut status badan hukum organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu (19/7). Namun, keputusan ini…
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencabut badan hukum…
Pemerintah siap menghadapi langkah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berencana membawa kasus pembubaran organisasi mereka oleh Kementerian Hukum
Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mendukung langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017
Soedarmo: Mereka Selalu Mengelak
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengeluarkan radiogram yang ditujukan ke seluruh jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan sudah seharusnya memang pemerintah mengeksekusi Perppu Nomor 2 tahun 2017…
Pemerintah diminta tidak hanya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pascaterbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai pandangan Menko Polhukam Wiranto terkait kewenangan pemerintah dalam mencabut izin…
Keputusan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggunakan Perppu Ormas menuai polemik. Banyak yang mendukung, ada pula yang…
DPR diharapkan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang nantinya
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait langkah pemerintah lewat Kementerian Hukum dan…
Politikus Partai Golkar Nusron Wahid mengapresiasi keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencabut status badan hukum…
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak tinggal diam menyikapi langkah pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM, yang telah mencabut…
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menilai pemerintah terlalu terburu-buru membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin mendukung langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Syaratnya, pemerintah…
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mendukung langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti…
Pakar hukum tata negara Refly Harun menolak dalil pemerintah jika Indonesia dalam kondisi darurat sehingga harus menerbitkan Perppu…
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengaku prihatin langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Sodik,…
JPNN.com 
