UU Nomor 14 Tahun 2022, UU Nomor 15 Tahun 2022, UU Nomor 16 Tahun 2022, tentang pembentukan 3 prrovinsi…
Peneliti Kode Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana beralasan saat ini dibutuhkan aturan yang cepat dan mendesak setelah disahkannya tiga…
Meminta Presiden Jokowi agar segera menindaklanjuti rencana aturan hukum yang seberat-beratnya kepada koruptor yaitu dengan hukuman mati.
Reza Indragiri Amriel menyoroti dugaan kebocoran data KPAI yang diperjualbelikan di pasar gelap, RaidForums.
Pada FGD yang diselenggarakan Indonesia-Korea Network untuk Ibu Kota Negara, Pak Bambang Soesatyo menyampaikan kabar baik, mohon disimak…
Bamsoet menyampaikan ada tiga pilihan bentuk hukum yang bisa diterapkan untuk PPHN. Apa saja?
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengingatkan MPR untuk berjalan sesuai kehendak rakyat, termasuk menyikapi wacana amendemen UUD 1945.
Eks Politikus Partai Demokrat Roy Suryo menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu ketimbang melempar wacana revisi…
Roy Suryo membeberkan alasannya dirinya menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Belakangan ini ramai diperbincangkan terkait wacana pemerintah untuk merevisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi…
Aziz Yanuar menanggapi kemunculan telegram Kapolri yang menyebut soal pembubaran ormas Islam, salah satunya FPI. Dia pun menyebut…
Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Jenderal Idham Azis yang beredar itu menerangkan soal Perppu tentang pembubaran FPI.
PKS lebih memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk membatalkan UU Ciptaker.
PP Muhammadiyah menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dan presiden menyatakan sikapnya terkait UU Omnibus Law.
Misbakhun yang mewakili DPR pada persidangan MK menyebut para pemohon uji materi atas UU Nomor 2 Tahun 2020…
Ferdian Andi menilai lewat cara ini Presiden Jokowi dan DPR bisa mengakomodasi semua kepentingan di UU Cipta Kerja.
Azis Syamsuddin mendorong pemerintah mengatur penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 dengan perppu…
Netty Prasetiyani Aher meminta penerbitan perppu terkait Pilkada serentak karena saat ini belum ada aturan tegas untuk pelanggar…
Pemerintah berencana menerbitkan perppu baru terkait pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19.
Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mendukung rencana pemerintah menerbitkan Perppu tentang Reformasi Sistem Keuangan, di dalamnyamengatur…
Pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), yang khusus berbicara masalah virus corona baru (COVID-19).
JPNN.com 
