Legislatif Jumat, 15 Januari 2021 – 15:08 WIB
Fraksi PKB Bersyukur RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas
Fraksi PKB termasuk yang dari awal getol menyuarakan RUU PKS disahkan menjadi prioritas.
RUU PKS sangat penting untuk disahkan menjadi UU. Sebab, UU yang ada tidak mampu menjangkau pelaku dan korban kekerasan…
Fraksi PKB termasuk yang dari awal getol menyuarakan RUU PKS disahkan menjadi prioritas.
Rerie mengakui masalah yang dihadapi dalam proses pembuatan UU PKS adalah belum adanya pemahaman publik yang luas terhadap…
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak masyarakat untuk ikut mengawal proses pembuatan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di…
Menurut Mbak Rerie, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan kebutuhan semua pihak di negara ini.
DPP PDI Perjuangan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil mendorong parlemen konsisten dalam mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).…
PDI Perjuangan mendorong pemerintah dan DPR segera membahas RUU PKS dan mengesahkannya.
Saraswati secara khusus datang mengunjungi seorang ibu berinisial di daerah Ciputat yang menjadi korban pelecehan.
Rancangan Undang-Undang PKS mendesak untuk segera disahkan jika tidak maka akan ada peluang lolosnya pelaku pelecehan fetish kain…
Ernest Prakasa mengaku telah mengecek akun Instagram Gilang Bungkus, yang ternyata sudah tidak aktif.
Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyuarakan pentingnya RUU PKS segera disahkan.
Fraksi Partai Nasdem DPR menyayangkan hasil keputusan rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual…
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya bergerak fluktuatif dengan kecenderungan meningkat sehingga jadi pertimbangan munculnya…
Politikus Nasdem Amelia Anggraini menyesalkan RUU PKS yang diusulkan Komisi VIII dicabut dari prolegnas.
RUU PKS disebut lebih berbasis pada perspektif perlindungan korban terutama anak dan kaum perempuan dari tindakan kekerasan.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyesalkan keputusan DPR terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) disesalkan LSPK
Sebenarnya tidak ada alasan RUU PKS sulit untuk disahkan, karena data sudah jelas bahwa pelaku kejahatan seksual leluasa…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyesalkan ditundanya pengesahan RUU PKS, digeser dari prolegnas prioritas 2020…
Legislator NasDem Taufik Basari mengatakan, mendorong penyelesaian RUU PKS adalah wujud dukungan terhadap para korban kekerasan seksual.
Partai NasDem berharap beberapa RUU krusial termasuk RUU PKS yang diajukan itu dapat masuk dalam Prolegnas 2020.