Pernah terpaksa lepas jabatan di partai karena ditunjuk jadi menteri, Tjahjo Kumolo ternyata tak mempermasalahkan rangkap jabatan Airlangga Hartanto
Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) membawa masalah honorer kategori dua (K2) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo…
Soal KPU melaksanakan kesimpulan pemerintah dan DPR atau tidak, atau ada variasi lain sepanjang tetap dalam koridor UU…
Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip diketahui pernah menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Talaud, namun belakangan dipecat.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku sudah berbicara panjang dengan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto. Menurut Tjahjo, akan ada…
Mendagri Tjahjo Kumolo menyambut positif langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Idrus Marham sebagai menteri sosial pengganti Khofifah Indar…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambut positif sikap KPU terkait verifikasi partai politik peserta pemilu
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, keputusannya menonaktifkan Bupati Talaud Sri Wahyuni tak terkait pilkada. Sebab, selalu Kemendagri merujuk aturan.
Mendagri Tjahjo Kumolo setuju dengan Kapolri tapi tetap ada syarat khusus kada yang tersangkut kasus hukum.
MK dalam putusannya mengharuskan seluruh parpol calon peserta Pemilu 2019 mengikuti verifikasi ulang. Hal ini menyusul pembatalan Pasal…
Tjahjo mengingatkan Penjabat Gubernur Kalbar penting melaksanakan arahan Presiden Jokowi yaitu membangun tata kelola pemerintahan pusat dan daerah…
Mendagri Tjahjo Kumolo membantah ada persoalan politik antara Bupati Talaud dengan Gubernur Sulawesi Utara.
Pemprov Papua dan Pemkab Asmat diminta untuk segera mencari solusi kasus gizi buruk dan penyakit campak yang menyebabkan…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi arahan demi suksesnya Pilkada Serentak…
Apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) soal presidential threshold harus dihormati semua pihak.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dalam menggunakan hak suaranya di pilkada serentak 2018.
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah agar tidak melakukan pergantian pejabat selama masa pelaksanaan pilkada.
Dua provinsi belum menyiapkan anggaran pengamanan pilkada, sedang untuk tingkat kabupaten/kota ada 103 daerah.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, tiga masalah utama yang menjadi kendala layanan pembuatan e-KTP telah dituntaskan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk TGUPP
Anies menekankan pentingnya mewujudkan visi dan misi pemerintah yang telah dituangkan dalam RPJMD DKI.
JPNN.com 
