Mendagri diduga mencoret anggaran TGUPP karena ingin balas dendam atas kekalahan Ahok di Pilkada DKI. Pendukung pun meminta Anies…
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, Anies Baswedan melanggar UU jika paksakan TGUPP dianggarkan APBD.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan Anies Baswedan bahwa TGUPP itu merupakan lembaga ad hoc sehingga tak bisa dianggarkan dari…
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta agar anggaran TGUPP diambilkan dari dana operasional gubernur DKI Anies Baswedan dan wagub Sandiaga…
Mendagri Tjahjo Kumolo bereaksi atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut Kemendagri telah membatalkan TGUPP.
Sebanyak 70 ribu personel ASN dari pemda dalam hal ini Satpol PP harus membantu polda dan polres untuk…
Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan instansi terkait untuk mengantisipasi potensi kerawanan di Pilkada serentak 2018.
Sudah ada usulan 314 pembentukan daerah otonom baru, tapi moratorium pemekaran daerah masih berlaku.
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pengawas pemilu berani menindak tegas pelaku ujaran kebencian, SARA, dan fitnah
Mendagri yakin 90 persen pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 akan berjalan dengan baik.
Sebenarnya sudah ada kesepakatan bersama para kepala derah untuk tidak menggunakan APBD demi kepentingan pribadi.
Menurut Tjahjo, anggaran tersebut akan dilihat berdasarkan kepentingan skala prioritas daerah dan pusat
Menurut Tjahjo, bagi Indonesia yang terpenting saat ini memastikan demokrasi tetap berada dalam lintasan menuju keadaan lebih baik.
Mendagri Tjahjo Kumolo, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disusun untuk mengukur secara objektif dan empirik kondisi demokrasi tingkat provinsi.
Menurut Tjahjo, masalah biaya pengamanan harus dilihat secara jernih
Tjahjo menilai, dalam kasus Emil parpol tidak bersalah. Pasalnya, jika tokoh memiliki komitmen mewujudkan janji kampanye, tentu tidak…
Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui, untuk biaya pengamanan baru dua provinsi yang menandatangani NPHD dengan pihak kepolisian.
Bawaslu memerintahkan KPU menerima pendaftaran sembilan partai politik untuk diverifikasi sebagai calon peserta Pemilu 2019
Moratorium pemekaran daerah belum dicabut. Pemerintah masih fokus merampungkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Keterwakilan perempuan di DPR sampai saat ini belum juga mencapai angka ideal 30 persen
JPNN.com 
