Hukum Selasa, 19 September 2017 – 09:01 WIB
Sudah 77 Kepala Daerah Kena OTT KPK, 300 Lebih Bermasalah
Sudah 77 kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, sementara 300 lebih tersangkut masalah hukum.
Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengizinkan atau melarang pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI
Sudah 77 kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, sementara 300 lebih tersangkut masalah hukum.
Mendagri Tjahjo Kumolo pasrah melihat OTT terhadap kepala daerah terus berulang
Mendagri menyatakan bahwa Presiden Jokowi berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Karena itu dia mengapresiasi OTT…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak menyangka Wali Kota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko bakal terjerat operasi…
Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku terima jika dituding gagal karena banyak kepala daerah ditangkap KPK. Tapi, Tjahjo menegaskan, kada…
Mendagri Tjahjo Kumolo minta kepala daerah meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari OTT KPK
Wakil Bupati Batubara RM Harry Nugroho resmi ditetapkan menjadi pejabat pelaksana tugas (Plt) bupati menggantikan OK AZ terjerat…
Tjahjo Kumolo merasa tidak pernah melarang pemutaran kembali film G 30 S/PKI.
Tjahjo Kumolo mempersilakan Film G 30 S/PKI diputar kembali, karena menurutnya peristiwa tersebut telah menjadi bagian dari sejarah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendorong KPK lebih aktif menelusuri dugaan korupsi yang dilakukan oknum kepala daerah.
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa akan sangat repot jika partai politik yang ikut membahas UU Pemilu justru menggugatnya…
Mendagri Tjahjo Kumolo membeberkan alasan kenapa dana parpol harus naik
Rumah sakit juga harus utamakan pelayanan pada masyarakat
Rumah sakit juga harus utamakan pasien yang butuh penanganan darurat
Mendagri menganggap putusan MK atas UU Keistimewaan DIY sudah sangat tepat. Sebab dari aspek tata kelola pemerintahan, UUD…
Bung Karno pernah mengatakan, setiap manusia harus punya imajinasi dan impian.
BPJS Kesehatan rupanya masih belum begitu diprioritaskan. Buktinya masih ada 17 daerah yang belum memiliki program jaminan kesehatan.