Pasca ditetapkannya UU Pemilu, dokumennya belum juga diteken Presiden Joko Widodo. Padahal, UU tersebut akan dijadikan dasar dalam penyusunan…
Pascapembubaran HTI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah bersiap-siap mengeksekusi lima ormas. Lima ormas anti-Pancasila dan anarkistis
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa layanan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tak akan terganggung dengan…
Masalah e-KTP mulai dari blanko kosong sampai perekaman data dipastikan tuntas tahun ini. Kepastian tersebut menyusul telah dicetaknya…
Keluhan masyarakat akan lamanya pengurusan e-KTP dijawab oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan keheranannya karena UU Pemilu masih diperdebatkan. Padahal, UU itu merupakan produk…
Setelah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pemerintah memastikan ada ormas lain yang status badan hukumnya juga akan dicabut, berdasar…
Pemerintah memprediksi pembangunan sejumlah infrastruktur di perbatasan rampung tahun depan. Di antaranya jalan penghubung dari perbatasan ke kabupaten/kota
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya kini tengah mencermati secara serius beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas). Jika
Perangkat desa kini tidak lagi menuntut harus diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya kini tengah mencermati sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) lingkup provinsi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, aparatur desa yang kebanyakan lulusan SD dan SMP bukan menjadi alasan…
Pemerintah memberi sinyal akan kembali membubarkan sebuah organisasi kemasyarakatan (Ormas), seperti yang sebelumnya dilakukan terhadap Hizbut Tahrir
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap aturan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif, dapat…
Pemerintah bakal kembali membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) lain, setelah sebelumnya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah tudingan yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo berwatak otoriter. Menurutnya, pemerintah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berencana menempatkan seluruh pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)…
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan pilih kasih terhadap kepala daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi dana desa.…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menargetkan perekaman 183 juta data kependudukan rampung akhir tahun ini.
Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo turut mengomentari pernyataan sejumlah elite politik yang bernada ujaran kebencian. Tjahjo meminta…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku kecewa, karena hingga saat ini masih saja ada kepala daerah yang…
JPNN.com 
