Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni menilai pemerintah telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tampaknya santai menanggapi rencana DPR menggunakan hak angket tentang Basuki T Purnama…
Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi mengatakan alasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunda-nunda pemberhentian sementara Basuki T…
Terhitung sejak 12 Februari 2017, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang berstatus terdakwa kasus penodaan agama, kembali aktif…
Wakil Ketua Komisi II Fandi Utomo tak mau mengajari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyikapi status Gubernur DKI…
Sejumlah pihak mulai kencang menyoroti sikap Mendagri Tjahjo Kumolo yang belum juga mengusulkan pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama…
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan dirinya harus memperlakukan Basuki T Purnama secara adil, sama seperti kepala daerah lain yang…
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, pemerintah harus segera memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama dari
Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melayangkan somasi kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menerbitkan surat pemberhentian Basuki…
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo agar segera memberhentikan sementara…
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Roy Suryo menyayangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang langsung menyebut…
Media sosial tiba-tiba saja diramaikan beredarnya foto yang memperlihatkan sejumlah orang memiliki banyak fisik KTP Elektronik (e-KTP). Diduga…
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini fokus menertibkan penyusunan laporan perjalanan dinas.
Penggunaan anggaran pemda yang tidak efektif telah membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tidak berlangsung secara cepat.
Pemerintah terus berupaya menyederhanakan peraturan perundang-undangan agar lebih ringkas. Sebab, banyaknya peraturan sering menimbulkan tumpang
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah akan terus menata keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas). Tujuannya adalah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, seluruh persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 telah rampung hingga
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 yang digelar serentak
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambut baik keputusan rapat paripurna DPR yang menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang mengundurkan diri demi bergabung dengan…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Nata Irawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Banten. Pelantikan itu menyusul masa…
JPNN.com 
