Di hadapan akademisi Muhammadiyah, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil menyatakan UU Cipta Kerja memang sangat dibutuhkan untuk perekonomian…
Sampai saat ini masih ada sejumlah kalangan di daerah terutama buruh yang menolak UU Cipta Kerja.
Ketua Kompartemen Industri Tekstil dan Alas Kaki KADIN Ade Sudrajat Usman menyebut UU Cipta Kerja membawa sinyal harmonisasi…
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pembahasan RUU Larangan Minol tetap mengacu UU Cipta Kerja.
Pemprov Jawa Barat berharap UU Cipta Kerja dalam pengaplikasiannya bisa meningkatkan kemudahan berusaha di Jabar dan Indonesia secara…
Sempat tersiar kabar bahwa Hiswana Migas DPC Bogor akan melakukan aksi mogok kerja, benarkah hal itu?
BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar demo hari ini 10 November 2020 di sekitaran Istana Merdeka, Jakarta…
Adanya UU Cipta Kerja ini diyakini akan mampu menciptakan lapangan kerja yang besar dan membantu perekonomian Indonesia.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memberi ruang sangat besar bagi UMKM.
Ketua Bidang Industri dan Perdagangan HIPMI Aelyn Halim melihat niat bagus Presiden Jokowi soal Omnibus Law Cipta Kerja.
LPSK siap memberi perlindungan terhadap saksi yang melihat pelaku pembakaran halte transjakarta pada unjuk rasa tolak UU Cipta…
Kehadiran UU Cipta Kerja diharapkan bisa mendorong anak-anak muda era milenial yang kreatif dan inovatif mengembangkan potensinya melalui…
Perguruan tinggi diajak kawal dan diskusikan peraturan pemerintah yang akan terbit dari turunan UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja dinilai memiliki napas mensejahterakan masyarakat secara adil, makmur dan berkelanjutan.
Legislator PKS di DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan pemerintah tidak menjadikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai karpet merah…
Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi payung hukum untuk memberikan sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar pesangon pekerjanya.
Ketum Bara JP Viktor S. Sirait berharap agar tipo UU Cipta Kerja tidak menjadi polemik berkepanjangan.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berharap UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja segera diterapkan.
PKS lebih memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk membatalkan UU Ciptaker.
Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan kesalahan redaksional seperti di UU Cipta Kerja pernah terjadi sebelumnya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui terdapat kesalahan teknis dalam penulisan Undang-Undang Cipta Kerja.
JPNN.com 
