Humaniora Jumat, 26 November 2021 – 16:30 WIB
Mulyanto PKS: UU Sapu Jagat Itu Mencekik Nasib Buruh
Anggota Badan Legislatif Fraksi PKS Mulyanto menyambut positif putusan MK terhadap UU Cipta Kerja. Dia menegaskan UU sapu jagat…
Politikus Partai Demokrat yang juga Sekretaris Badan Kerja Sama Legislatif Kadin Indonesia Umar Arsal merespons keputusan MK terkaiut Undang-Undang…
Anggota Badan Legislatif Fraksi PKS Mulyanto menyambut positif putusan MK terhadap UU Cipta Kerja. Dia menegaskan UU sapu jagat…
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan putusan MK itu memenuhi rasa keadilan dan menjawab kegelisahan masyarakat luas…
Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy menyatakan putusan MK tentang UU Cipta Kerja sejalan dengan sikap PKS.…
Gugatan terhadap Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja memasuki babak baru.
Pemerintah angkat suara mengenai putusan MK soal Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah akan melakukan…
Sultan B Najamudin mengatakan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU Cipta Kerja inskonstitusinal telah menjawab tuntutan…
Indonesia for Global Justice (IGJ) bergabung dalam Tim KEPAL (Komite Pembela Hak Konstitusional) menilai UU Cipta Kerja cacat…
Mahkamah Konstitusi (MK) mengimbau Pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.
Sebanyak tiga ribu buruh di Jabar akan menggelar aksi demo menuntut penolakan kenaikan upah berdasarkan PP 36/2021, Kamis…
UU Cipta Kerja tidak mengubah konsekuensi bagi pelaku usaha dalam hal pengusahaan itu tidak dilakukan, yaitu pengambilalihan bagian…
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan pemerintah daerah perlu segera melakukan penyelarasan Perda dan Perkada.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Pengendalian…
Kemnaker menggelar dialog implementasi dan evaluasi PP-PKB setelah penetapan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan aturan turunannya.
UU Cipta Kerja mendapat apresiasi yang sangat besar dari Dubes Polandia Beata Stoczynska
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang menyampaikan kabar gembira terkait upaya pengenalan UU Cipta Kerja kepada investor Malaysia
Undang-Undang Cipta Kerja menyediakan banyak kemudahan untuk investasi dan kegiatan berusaha. Di antara berbagai kemudahan tersebut, penyederhanaan perizinan…
Pemerintah telah menerbitkan dua PP turunan UU Cipta Kerja, yaitu PP 20/2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar,…
Akademisi IPB Prima Gandhi mengatakan alasan pemerintah menaikkan cukai rokok tidak tepat dan kontraproduktif dengan semangat UU Cipta…
UU Masyarakat Hukum Adat merupakan pengakuan secara menyeluruh terhadap masyarakat adat sebagai bagian utuh dari kehidupan berbangsa.
Menaker Ida Fauziyah mengatakan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terus dilakukan secara intensif.