Pakar hukum tata negara Margarito Kamis punya saran untuk pihak-pihak yang menolak undang-undang (UU) baru tentang KPK.
Revisi UU KPK itu untuk perbaikan-perbaikan KPK seperti sprindik bocor, kasus-kasus yang tidak jelas kontruksi hukumnya.
Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menyatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah arif dan bijaksana dalam merespons usulan…
Revisi UU KPK yang berisi kewenangan SP3 atau penghentian penyidikan bertentangan dengan tiga putusan MK.
Istana Kepresidenan menepis analisis Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tentang alasan yang mendasari Presiden Jokowi menyetujui revisi UU…
Menkumham Yasonna H Laoly meminta pihak-pihak yang mengkritisi revisi UU KPK tak berprasangka buruk kepada Presiden Jokowi.
KPK sebagai lembaga tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan untuk revisi UU.
Dalam UU KPK hasil revisi diatur presiden wajib mengonsultasikan nama calon anggota Dewan Pengawas KPK terlebih dahulu dengan…
Fraksi PPP menilai Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi…
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo pastikan KPK akan terus memberantas korupsi meski DPR telah mensahkan revisi…
Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan ketentuan yang diatur di revisi UU KPK.
Untuk revisi UU KPK, pemerintah hanya butuh waktu hitungan hari sudah diterbitkan surat presiden, namun berbanding terbalik dengan…
Ketua Presideium IPW Neta S Pani mengapresiasi DPR dan pemerintah yang telah menyetujui pengesahan RUU Perubahan Kedua Atas…
Pimpinan KPK membentuk tim transisi yang menjalankan tugas antara lain menganalisis terhadap materi-materi di RUU KPK yang telah…
Proses revisi UU KPK yang berlangsung singkat telah menabrak ketentuan lain dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang…
Puluhan perempuan cantik ikut dalam aksi bersama sejumlah elemen bertepatan dengan pengesahan revisi UU KPK (UU Nomor 30…
Secara umum, semua fraksi setuju dengan revisi UU KPK, kecuali Fraksi Gerindra, PKS dan Demokrat yang memberikan catatan…
Pimpinan KPK memastikan akan menjalankan UU yang telah dibentuk pemerintah dan DPR.
Dewan Pengawas KPK akan diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Jokowi melalui mekanisme sesuai undang-undang.
Setelah revisi UU KPK sejumlah elemen masyarakat dan pegiat antikorupsi ramai berkumpul di gedung antikorupsi tersebut.
Mereka memberikan apresiasi kepada DPR RI dan pemerintah karena telah mengesahkan revisi Undang-undang KPK.
JPNN.com 
