Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Supratman Andi Atgas memastikan tidak ada pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan…
Pakar Hukum Pidana, Prof Romli Atmasasmita melihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat undang-undang dalam pemberantasan…
Pakar hukum pidana Chairul Huda mengatakan, KPK harus kembali ke fokus menjalankan tugas dan wewenang sesuai yang diamanatkan…
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai KPK yang telah eksis selama hampir 15 tahun sebenarnya sudah gagal dalam…
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo memastikan Pansus Hak Angket KPK tidak akan merekomendasikan Revisi Undang-Undang (RUU)…
Menurut Bamsoet, dalam pertemuan itu banyak gagasan dan aspirasi yang selama ini tidak terkomunikasikan dengan baik.
Koordinator GIB Adhie Massardi membeberkan versinya tentang sejarah KPK
Selain membandingkan kinerja KPK RI dengan Singapura dan Malaysia, dia juga menyoal ketentuan penuntutan di UU KPK.
Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sangat sporadis…
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menganggap upaya DPR meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, Presiden Joko Widodo akan bunuh diri jika sampai mengeluarkan…
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam undang-undang yang bersifat lex spesialis harus diawasi dan dievaluasi karena…
Anggota Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid tidak mau banyak komentar soal Pansus Angket KPK. Sebab, fraksinya termasuk…
Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqaddas mengatakan partai politik (parpol) maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harusnya
Wacana untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kembali muncul dengan adanya sosialasi yang dilakukan Badan Keahlian…
Penolakan rencana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut. Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam)
Partai Amanat Nasional (PAN) menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi menolak upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi Undang-undang KPK.
Exponen Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) menyesalkan langkah panitia setempat yang menyelenggarakan seminar sebagai langkah
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto memastikan rencana revisi Undang-undang KPK tidak terkait dengan kasus korupsi e-KTP yang saat…
JPNN.com 
