Menko Polhukam Moh Mahfud MD menyatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum berniat menerbitkan perppu untuk menganulir UU…
Mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Abbas Sa’id mengaku setuju dengan keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya bukan pejabat yang memegang kewenangan menerbitkan perppu untuk menganulir UU baru…
Pengamat politik Ujang Komarudin meyakini Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan perppu untuk menganulir UU KPK hasil revisi.
UU KPK memberi wewenang kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk figur yang akan duduk di Dewan Pengawas KPK periode…
Presiden Jokowi belum berniat menerbitkan Perppu untuk menganulir UU KPK hasil revisi.
Presiden Jokowi menyatakan UU KPK masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi sehingga dirinya belum berencana menerbitkan…
Siti Noor Laila mempertanyakan sikap ICW yang menyebut Mahfud MD lebih baik mundur dari Menkopolhukam jika dalam 100…
ICW meminta Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam andai tidak menyelamatkan KPK dalam 100 hari pertama sejak dilantik.
Menteri Hukum dan HAM Kabinet Kerja Jilid I, Yasonna H Laoly kembali masuk daftar calon menteri dan sudah…
MK menyidangkan permohonan uji materi terhadap UU KPK hasil revisi, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019, yang diajukan…
Kementerian Hukum dan HAM otomatis memberikan penomoran untuk UU KPK dan dimasukkan dalam lembaran negara.
Guru besar hukum pidana Unsoed, Prof. Hibnu Nugroho mengatakan bahwa solusi KPK saat ini bukan hanya oleh Perppu.
Belum bisa memutuskan langkah yang akan diambil terhadap undang-undang KPK baru yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
UU KPK yang baru merupakan titik komitmen bagi partai politik membangun komitmen melawan praktik rasuah.
Petrus Selestinus memberi jawaban tegas terhadap polemik yang berkembang seputar ketentuan peralihan UU KPK hasil revisi tahun 2019.
BEM Nusantara menilai unjuk rasa rentan disusupi hingga memunculkan stigma upaya penggagalan pelantikan presiden.
Kemenkumham resmi mencatat UU KPK hasil revisi diundangkan di Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang…
Arsul Sani meluruskan informasi menyesatkan soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menggelar operasi tangkap tangan (OTT) lagi…
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Wilayah Jabodetabek Muhammad Abdul Basit atau Abbas mengaku tidak puas atas sikap…
Anggota DPR dari Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan, saat ini Undang-Undang KPK hasil revisi menjadi kewenangan Presiden…
JPNN.com 
