Saat ini belum terpenuhi tiga syarat untuk membuat sebuah perppu bagi UU KPK yang baru.
Penerbitan Perppu KPK dan judicial review oleh beberapa kalangan hanya akan mendatangkan hasil yang prematur.
Anggota Fraksi PKS di DPR, Nasir Djamil, lebih setuju perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan…
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi pandangan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK soal Perppu KPK bukan hal mendesak.
KPK memanfaatkan uang negara dan uang donatur dari Kebijakan Nasional Sistem Keuangan Negara sehingga harus diaudit.
PDIP mengharapkan masyarakat tidak membiasakan diri menolak sementara belum melihat hasil dari produk Undang-undang termasuk UU KPK.
Surabaya Menggugat masih menyuarakan delapan tuntutan, di antaranya menolak UU KPK dan mendesak presiden menerbitkan Perppu KPK.
Mahasiswa menunggu Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan untuk menerbitkan Perppu tentang KPK hingga tanggal 14 Oktober 201
Wakil Sekretaris Jenderal Hanura Tridianto meragukan kesahihan hasil jajak pendapat LSI yang menyebut 73,6 persen responden menginginkan Presiden…
Semua elemen diharapkan bisa memaksilkan opsi lain yang diakomodir konstitusi, jihad konstitusi melalui judicial review dapat dilakukan oleh…
Terjadi salah ketik atau typo di UU KPK pada Pasal 29 Huruf e yang telah disahkan 17 September…
UU KPK yang baru sangat relevan untuk pembenahan pemberantasan sekaligus pencegahan korupsi.
Perppu bukan pilihan yang utama karena ada pilihan lain yang lebih elegan dan sekaligus tidak mempermudah konstruksi kegentingan…
Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva mengapresiasi langkah sejumlah pihak yang mempersoalkan UU KPK hasil revisi melalui judicial review.
Puluhan orang yang mengaku dari Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) dengan mengenakan topeng Joker menggelar aksi di depan KPK.
Arief Poyuono mengharapkan Gerindra ikut mendukung ultimatum mahasiswa kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan perppu guna membatalkan UU KPK.
Sudah selayaknya UU KPK direvisi karena sudah tidak relevan lagi antara kondisi tahun 2002 dan 2019.
Setiap kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi termasuk Perppu KPK harus demi kepentingan negara bukan karena desakan.
Presiden Joko Widodo diprediksi bakal menanggung beban kerja yang cukup berat seiring dinamika yang berkembang.
Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Didi Irawadi setuju dengan usul penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu penangguhan tentang…
Direktur Puskapsi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengusulkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan Perppu Penangguhan…
JPNN.com 
