Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Gerindra Habiburokhman menilai tidak menemukan pelanggaran konstitusi dalam hal itu.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi tidak pantas menerbitkan Peraturan…
Musikus Armand Maulana menyayangkan RUU KPK dan KUHP malah menimbulkan polemik hingga berujung demonstrasi berbagai kalangan.
Menurut Surya Paloh, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik pendukungnya sudah menyepakati bahwa…
Judicial review ke MK, BEM Nusantara tidak menolak secara keseluruhan pasal-pasal UU KPK hasil revisi.
Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Jokowi terkait UU KPK yang ramai diperdebatkan masyarakat.
Massa yang mengatasnamakan Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta meminta Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti…
Penyanyi sekaligus aktivis Melanie Subono menaiki ojek online untuk ikut aksi demonstrasi bersama mahasiswa di gedung DPR/MPR,
Aparat personel gabungan TNI Polri menjaga ketat aksi demo di DPR dan Monas hari ini.
Sudah menjadi tugas dari para kepala sekolah agar dapat menjaga anak didik untuk belajar bukan ikut demo.
Srikandi Milenial juga telah menggelar aksi sosialisasi serupa dengan memberikan gantungan kunci bergambar logo KPK kepada para pengunjung.
Guru Besar Fakultas Hukum Universiats Padjadjaran (Unpad) I Gede Panca Astawa mengingatkan Presiden Jokowi tidak menerbitkan perppu untuk…
Pakar HTN Margarito Kamis mengatakan, Presiden Jokowi jangan melihat jumlah orang yang melakukan aksi demo mahasiswa di jalanan…
Perwakilan BEM Jakarta menyarankan buat pihak yang menolak UU KPK menempuh upaya sesuai peraturan.
Kewenangan mengeluarkan SP3 dalam UU KPK yang baru disahkan dinilai semakin memperkuat lembaga antirasuah itu sebagai lembaga hukum…
Ketua Umum PB HMI Saddam Al Jihad mengatakan, aksi demo mahasiswa menolak revisi UU KPK dan RKUHP sebaiknya…
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK)…
Pemaksaan penerbitan Perppu KPK karena desakan bisa jadi preseden buruk ke depan.
Presiden Joko Widodo diminta tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden Jokowi mendapat masukan dari sejumlah tokoh dan aktivis untuk menerbitkan Perppu KPK.
PDIP bersama partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja siap pasang badan membela Presiden Joko Widodo menghadapi serangan…
JPNN.com 
