Fraksi PDIP memprotes keputusan Baleg DPR RI yang putusan MA soal batas usia minimal cagub atau cawagub masuk DIM…
Baleg DPR melaksanakan rapat membahas revisi UU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy merasa heran dengan langkah Baleg DPR jadwalkan rapat soal RUU Pilkada. Dia curiga…
Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk segera memutuskan uji materi terhadap UU Pilkada, begini alasannya.
Dua mahasiswa dari dua universitas di Jabodetabek menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, begini alasannya.
Partai Buruh bersama Partai Gelora hari ini, Selasa (21/5/2024) secara resmi menyerahkan berkas permohonan uji materiil UU Pilkada…
Pada 2023 ini terdapat 17 gubernur yang akan mengakhiri masa jabatan kepala daerah tingkat provinsi.
MK telah memutuskan bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan…
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengingatkan larangan bagi anggota TNI-Polri menjadi Pj. Kepala Daerah. Begini kalimatnya.
Para pemohon uji materi pasal 201 ayat 10-11 UU Pilkada mempertanyakan nasib gugatan mereka kepada Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang kedua uji materi atau judicial review Pasal 201 Ayat (10) dan ayat (11) UU…
Jelang berakhirnya masa jabatan 101 kepala daerah, UU Pilkada kembali digugat ke MK
Pengamat hukum tata negara Feri Amsari mengingatkan KPU mendorong pemerintah dan DPR merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin merespons sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi terhadap UU Pemilu…
Margarito Kamis meminta pemerintah dan DPR untuk memikirkan bangsa ini dengan merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah tidak berniat untuk mengusulkan revisi dua undang-undang berkaitan dengan Pemilu.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menginginkan terjadinya revisi UU Pemilu, serta digelarnya pilkada serentak pada 2022 dan 2023.
Fraksi Partai Golkar menarik diri dari pembahasan revisi UU Pemilu, sekaligus mendukung Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan serentak…
PDI Perjuangan menganggap UU Pilkada Serentak belum diperlukan. Namun, ada sejumlah aspek yang perlu dievaluasi.
MK sudah memutuskan menolak gugatan uji materi UU Pilkada terkait syarat pemilih sudah menikah meskipun belum berusia 17…
Johan menilai Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang ada saat ini tumpang tindih.
JPNN.com 
