Rieke Diah Pitaloka mengatakan, kasus Baiq Nuril yang merupakan tenaga honorer harus menjadi momentum agar revisi UU ASN segera…
PP PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bukan solusi yang diharapkan honorer K2.
Hingga saat ini pemerintah belum juga menyerahkan DIM revisi UU ASN yang diharapkan menjadi payung hukum pengangkatan honorer…
Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019.
Honorer K2 kecewa dengan Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi yang dinilai tidak serius memperjuangkan honorer K2 menjadi PNS.
Hingga saat ini pemerintah belum juga menyerahkan DIM revisi UU ASN yang dianggap pintu masuk penyelesaian honorer K2.
Para guru honorer menyampaikan aspirasinya dengan bertemu DPRD Kota, Pemerintah Kota Palembang, dan PGRI Kota Palembang.
Massa honorer K2 dari Jabar yang mencapai belasan ribu orang masih menunggu perkembangan pembahsan revisi UU ASN.
Gubernur Jabar Ridwan Kamli berjanji akan membantu menyelesaikan masalah honorer K2.
Honorer K2 masih berharap pemerintah secepatnya menyerahkan DIM untuk revisi UU ASN.
Presiden Jokowi tidak boleh lepas tangan terkait masalah honorer K2 saat ini meski itu merupakan warisan masa lalu.
Menurut Ketum ADKASI Lukman Said, kunci penyelesaian honorer K2 adalah revisi UU ASN, bukan mengangkat mereka menjadi PPPK…
Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan bahwa dewan punya komitmen untuk menuntaskan revisi UU ASN sebagai payung hukum penyelesaian…
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah mengangkat honorer k2 dan PTT untuk jadi PNS.
Titi Purwaningsih, sungguh tidak adil honorer K2 tua tidak bisa menjadi PNS hanya gara-gara ada batasan usia.
Para honorer K2 menolak opsi dijadikan PPPK dan tetap menuntut diangkat menjadi PNS, dengan payung hukum revisi UU…
Anggota Panja Revisi UU ASN Rieke Diah Pitaloka mengatakan, dalam UU ASN tidak ada satu pun pasal mengatur…
ADKASI, Adeksi, KNASN, dan sejumlah anggota DPR RI memberikan dukungan pada honorer K2, mendesak revisi UU ASN.
Dalam surat itu, Presiden Joko Widodo menunjuk tiga anak buahnya untuk merevisi UU ASN.
Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN menyatakan sikap terkait molornya Revisi UU Nomor 5 Tahun…
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai, revisi UU ASN merupakan solusi ketika honorer K2 juga…
JPNN.com 
