5 berita terpopuler sepanjang Rabu (22/12) tentang banyak honorer K2 gigit jari, revisi UU ASN mencuat
Seluruh honorer K2 di daerah ini gagal mendaftar PPPK tenaga teknis, Revisi UU ASN pun mencuat
Ketua Majelis Pendidikan Katolik ungkap dampak rekrutmen PPPK, kondisinya sangat mengkhawatirkan.
DPP RI menyiapkan dua solusi dalam penuntas 1 juta PPPK, honorer akan pilih manaki?
Beberapa kementerian pun menolak mengesahkan PP tersebut karena dua UU di atasnya saling bertentangan, sehingga membingungkan mana yang…
Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim menegaskan PPG untuk guru ASN dan honorer di RUU Sisdiknas diputihkan, tetapi tunjangan ditingkatkan.…
Pentolan honorer K2 lantang bersuara. Mereka menuntut, honorer K2 yang didata lebih dulu, jangan dilangkahi tenaga non-ASN
Ketua Forum Honorer K2 Maluku Utara Said Amir mengungkapkan masalah honorer K2 akan selesai menunggu presiden baru
Pengangkatan PPPK dari guru honorer jadi panjang dan ribet karena pemerintah merusak kesepakatan awal. Simak pernyataan Djohar Arifin…
Berita P3K terbaru: Amaden mendesak pemerintah mengangkat 300 ribu honorer K2 menjadi PNS, biar cepat Keppres saja, tidak…
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengungkapkan UU ASN melarang merekrut honorer lagi, kecuali PNS dan PPPK
Ombudsman RI memberikan pendapatnya bagaimana menyelesaikan masalah honorer salah satunya revisi UU ASN
Perekrutan 57 eks pegawai KPK menjadi personel Polri bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Wapres Ma’ruf Amin berharap revisi UU ASN tidak melemahkan upaya reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah. Dia pun…
Honorer K2 tenaga administrasi siap demo besar-besaran bersama guru agama demi mendapatkan formasi PPPK.
Ketum KORPRI Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan revisi UU ASN menjamin sistem karier ASN dengan konsep otonomi birokrasi.
Prof Zudan mengatakan para ASN pada tegang usai Pilkada karena ada kemungkinan dicopot, dianggap tak berkeringat.
Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan harapan supaya revisi UU ASN dapat menyehatkan ekosistem birokrasi sehingga bebas dari intervensi politik.
Ombudsman RI mengingatkan DPR dan pemerintah agar Revisi UU ASN tidak berdampak negatif kepada PPPK dan honorer.
Panja RUU ASN Komisi II DPR RI mulai melakukan pembahasan dengan dua agenda sekaligus hari ini.
Prof Romli Atmasasmita menilai sikap pimpinan KPK menonaktifkan 75 pegawai yang gagal TWK untuk alih status menjadi ASN…
JPNN.com 
