IPW mencatat setidaknya ada dua peristiwa yang mencoreng kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly…
Penegasan Presiden Jokowi ini melegakan masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa rencana untuk bebaskan Napi Korupsi atas alasan Covid-19 adalah…
Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, satu di antara rekomendasi tersebut bertujuan menyelesaikan…
Ketua Harian Gema MKGR Raden Rahmat Bastian menyesalkan kebijakan Menkumham Yasonna Laoly membebaskan sejumlah napi untuk cegah virus…
Tompi menilai langkah Menkumham Yasonna Laoly yang membebaskan narapidana tidak efektif untuk mencegah penyebaran virus corona.
Lewat akun Twitter miliknya, Iwan Fals mempertanyakan wacana membebaskan napi koruptor tua untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19.
Terkait wacana pembebasan napi koruptor yang dilontarkan Menkum HAM Yasonna Laoly, Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara.
Presiden Joko Widodo diharapkan tidak menyetujui revisi PP untuk membebaskan koruptor di tengah wabah virus corona.
Petrus Selestinus menilai rencana Menkum HAM Yasonna Laoly membebaskan napi koruptor di atas 60 tahun adalah kebijakan menggunting…
Rencana Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly membebaskan 300 narapidana korupsi untuk mencegah pandemi Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas) menuai…
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan akan menindak tegas oknum yang berani melakukan pungutan liar (pungli)…
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengucapkan selamat atas terpilihnya Daren Tang sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Organisasi Kekayaan…
Menkum HAM Yasonna H Laoly mendorong tiga pengurus Peradi agar betul-betul menghargai gentlemen agreement tentang persatuan dan perdamaian…
Menkum HAM Yasonna Laoly berharap tiga kepengurusan Peradi ini dapat duduk bersama dan menyelesaikan perbedaan dalam waktu tiga…
Rika menyampaikan, surat pencopotan diterima pada Rabu (26/2) kemarin. Pencopotan semata untuk memperbaiki kinerja Ditjen PAS.
Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mengkritik pemerintah yang mengaku telah salah ketik dalam menyusun Pasal 170…
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mengakui ada kesalahan ketik dalam draf Rancangan Undang-undang Pasal 170 dalam Omnibus…
Fikri mengatakan, laporan ICW telah diterima Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan kini sedang dianalisis.
Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam menghadapi permasalahan narkoba, seperti Swiss, Portugal dan Ekuador.
Presiden Joko Widodo tidak akan mencampuri urusan pencopotan sepanjang itu menjadi hak dari kementerian teknis.
Menurut Ketua Komisi III DPR Herman Herry, langkah Menkum HAM mencopot Dirjen Imigrasi agar tidak terjadi konflik kepentingan…
JPNN.com 
