Legislatif Jumat, 11 Juni 2021 – 14:50 WIB
Heboh soal Pajak Sembako dan Jasa Pendidikan, Simak Respons Pimpinan Baleg DPR
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi angkat bicara soal pajak sembako dan pajak jasa pendidikan.
Fraksi PPP DPR meminta pemerintah melakukan langkah-langkah ini menyusul lonjakan kasus Covid-19.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi angkat bicara soal pajak sembako dan pajak jasa pendidikan.
Achmad Baidowi kritik pemerintah yang membiarkan kedatangan WN China di saat rakyat dilarang mudik Lebaran.
Seorang calon penumpang yang positif Covid-19 lolos naik pesawat dari Semarang ke Pangkalan Bun, Kalteng.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi soroti penangkapan Munarman oleh Densus 88 Antiteror Polri.
Baidowi menduga ada upaya menghilangkan jejak sejarah tokoh Islam pendiri NU KH Hasyim Asy'ari dari ingatan generasi muda.
Pascapenembakan di Cengkareng, Achmad Baidowi singgung rencana investasi pemerintah dalam industri minuman keras.
Pelaksaan Muktamar IX PPP Makassar sudah diizinkan Pemda walaupun di tengah pandemi Covid-19.
Achmad Baidowi menilai, stabilitas politik sudah bagus selam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
PPP mengucapkan selamat untuk Amien Rais yang sudah mengumumkan nama partai barunya dengan nama Partai Ummat.
Rencana Kemenperin dalam merumuskan RSNI untuk masker dari kain perlu disikapi dengan kritis.
Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina seharusnya tidak mengumbar pesoalan internal Pertamina ke publik.
Achmad Baidowi merespons penundaan pemindahan ibu kota negara, sehingga anggarannya bisa difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Sebagian kewenangan penting OJK dalam sektor keuangan akan dikembalikan lagi ke BI.
RUU Revisi UU BI yang diusulkan DPR menghadirkan sebuah lembaga baru, Dewan Moneter.
Menurut Achmad Baidowi, jangan sampai potensi hulu migas Indonesia yang sangat besar diberikan kepada BUMN yang tidak memiliki…
Baidowi tanggapi saran supaya PPP menggandeng Jenderal Gatot Nurmantyo dan Sandiaga Uno supaya tidak tenggelam.
DPR mendorong pemerintah membubarkan lembaga negara yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Achmad Baidowi memberikan saran untuk mengantisipasi positive rate corona yang diprediksi meningkat.
Pemerintah masih punya utang puluhan triliun kepada PLN dan harus segera dilunasi agar tidak mengganggu cash flow di…
Sekretaris Fraksi PPP mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi membubarkan 18 lembaga negara.