Tim dari Kemendagri juga memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.
Setiap minggu Kemendagri menurunkan tim ke daerah untuk melakukan monev, juga asistensi untuk mendorong percepatan realisasi APBD.
Kemendagri dinilai mampu mendorong percepatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.
Tim Kemendagri menggelar monev percepatan realisasi APBD dan penanganan inflasi di Cilegon.
APBD Award 2023 ada tiga kategori, yakni pendapatan tertinggi, belanja tertinggi, dan peningkatan PAD tertinggi.
Kemendagri mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi mendorong pengelolaan BUMD.
Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni berbagi cara meningkatkan kinerja BUMD. Cek di sini.
Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran terkait BLUD.
Di sini ada solusi dari Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni soal legalitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Kemendagri juga menyosialisasikan peraturan perundangan dan kebijakan pengelolaan keuangan.
Kemendagri terus mendorong agar realisasi APBD dilaksanakan sejak awal tahun. Ini alasannya.
Capaian realisasi APBD TA 2022 merupakan realisasi tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.
Kepala daerah juga ikut menentukan percepatan realisasi APBD. Kalau kepala daerah paham, realisasi APBD pasti bagus.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki banyak manfaat, salah satunya bisa menghemat anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
Kemendagri meminta pejabat pemda jangan ragu membelanjakan APBD, apalagi dengan dukungan dan pengawasan aparat penegak hukum.
Ditjen Bina Keuda Kemendagri fokus membahas arah kebijakan penyusunan APBD 2023. Hal itu terlihat saat kunjungan kerja yang…
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan para kepala daerah untuk bisa menggenjot realisasi APBD 2022.
Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw dan Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni mendorong percepatan penyerapan anggaran.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran…
Kemendagri menginginkan percepatan realisasi APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Perlu diketahui, Badan Litbang Kemendagri saat ini sudah berganti nama menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.
JPNN.com 
