Komisi II DPR RI mengunjungi IPDN Jatinangor. Komisi II menjamin anggaran hingga fasilitas terpenuhi.
Komisi II DPR menetapkan tujuh nama anggota KPU terpilih yang akan dilantik Presiden Joko Widodo untuk masa bakti…
Politikus Golkar ini menilai usul koalisi Pemilu 2024 dibentuk sejak dini lebih baik dilakukan dalam rangka pembangunan
Penyederhanaan surat suara jangan asal diterapkan, perlu dilakukan riset terlebih dahulu.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berbagi informasi soal jadwal Pemilu 2024.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai program PTSL dapat mempersempit ruang gerak mafia tanah.
Golkar menganggap Airlangga Hartarto sebagai figur internal terbaik untuk menjadi capres sekalipun elektabilitasnya rendah.
Partai Golkar terus mengonsolidasikan diri dan menghindari konflik internal demi memenangi Pemilu 2024.
Golkar berbeda pendapat dengan PDI Perjuangan menyikapi usulan pemerintah terkait hal ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia membeber soal adanya tiga kelompok dalam menyikapi amendemen UUD…
Sejumlah tafsir bermunculan terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai politik, salah satunya ingin mencegah manuver…
Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons langkah pemerintah mengambil alih TMII dari Yayasan Harapan Kita yang dikelola…
PPPK merupakan ASN, yang selain mendapat gaji dari APBN, juga mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah atau TKD.
Apresiasi diberikan DPR karena partisipasi pemilih Pilkada 2020 sangat tinggi dan pemilihan berlangsung aman.
Komisi II DPR menyoroti masih banyaknya pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran calon kepala daerah Pilkada Serentak 2020
Politikus PKS Mardani Ali Sera melempar usul sola pemecatan Sri Mulyani saat RDP Komisi II dengan KPU.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, tetap menggelar Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
Pemerintah daerah diharapkan bisa bersikap tegas kepada masyarakat yang masih melawan kebijakan yang telah ditetapkan terkait wabah virus…
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, masalah honorer K2 sudah terlalu complicated.
Pengurs FKH2TA Medan mengingatkan bahwa ada banyak tenaga teknis lain yang butuh diperhatikan oleh pemerintah.
Komisi II DPR meminta pemerintah menerbitkan PP sebagai payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.
JPNN.com 
