Nasional Selasa, 16 Juli 2024 – 20:39 WIB
Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis Dianggap Kemunduran Reformasi
Koalisi masyarakat sipil menilai usulan penghapusan pasal larangan TNI berbisnis merupakan kemunduran reformasi di tubuh TNI.
Pembentukan Direktorat PPA-PPO Bareskrim Polri diyakini sebagai terobosan baru dalam menangani kekerasan anak dan perempuan.
Koalisi masyarakat sipil menilai usulan penghapusan pasal larangan TNI berbisnis merupakan kemunduran reformasi di tubuh TNI.
PBHI dan Centra Initiative yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil tidak cuma menyoroti soal jet tempur Mirage, tetapi…
Pegiat hak-hak sipil Al Araf mendukung angkah Mahfud MD yang tidak mau mendalami pertanyaan Gibran soal greenflation yang…
Pengamat militer dari Centra Initiative Al Araf membeberkan tiga alasan diluncurkannya buku Kasus Penculikan Bukan untuk Diputihkan. Apa…
Peneliti senior Imparsial Al Araf menilai Capres RI 02 Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan RI gagal menjelaskan…
Al Araf mengatakan kehadiran Prabowo Subianto merupakan sinyal bahwa potensi kembalinya junta militer sangat besar dan mengancam kehidupan…
Ketua Centra Initiative Al Araf singgung intimidasi terhadap ketua BEM UI sat bicara putusan MK dan kemunduran demokrasi…
Capres 2024 Prabowo Subianto dinilai paling diuntungkan dan berkepentingan dengan putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
Koalisi masyarakat sipil soroti penegakan hukum oleh TNI di kasus Mayor Dedi Hasibuan menggeruduk Mapolrestabes Medan,
Al Araf dari Centra initiative menyinggung tanggung jawab Menhan RI Prabowo Subianto soal polemik kewenangan KPK dan TNI…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai revisi UU TNI saat ini tidak diperlukan. Begini kekhawatirannya.
Koalisi masyarakat sipil kembali menyoroti draf revisi UU TNI yang dianggap sebagai kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Begini…
Peneliti senior Imparsial Al Araf dan pegiat HAM Suciwati mengkritisi wacana revisi UU TNI yang dianggap dapat membahayakan…
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf dianugerahi penghargaan sebagai Pejuang HAM dan Kemanusiaan Universitas Brawijaya dan ikatan…
Peneliti senior Imparsial Al Araf mengkritisi rencana pembentukan DKN atau Wankamnas dan revisi UU TNI. Begini kecurigaanya.
Al Araf menyoroti belum tuntasnya pengusutan kematian Brigadir J setelah 25 hari berlalu. Dia lantas menyinggung soal penggunaan…
Sejumlah aktivis masih mengkritisi lahirnya UU PSDN, termasuk hadirnya Komponen Cadangan (Komcad) di tengah keterbatasan anggaran pertahanan.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti kematian Brigadir J di rumah Ferdy Sambo. Singgung reformasi Polri…
Akademisi STHI Jentera Bivitri Susanti ungkap kehawatiran terhadap implementasi UU PSDN, slah satunya mengenai komponen cadangan atau Komcad.
Keberadaan UU PSDN serta pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) dikritisi akademisi dan pegiat HAM dalam diskusi yang diadakan Imparsial…